Prabowo Mau Bangun Infrastuktur Tanpa Utang, Ini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi wacana pembangunan infrastuktur tanpa utang yang dilontarkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu menghargai penyataan Prabowo. Baginya, hal itu tanda Prabowo juga ingin Indonesia memiliki perekonomian dan keuangan yang sehat dimana utang semakin kecil.

"Itu saya sangat menghargai sekali," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Namun begitu kata dia, Presiden Jokowi juga memiliki komitmen yang sama. Bahkan ucapnya, porsi penarikan utang pada 2018 sudah dikurangi dari tahun-tahun sebelumnya.

Adapun dari sisi pembangunan, pemerintah kata Sri Mulyani, memiliki berbagai mekanisme. Mulai dari pendanaan dari APBN, APBD, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga yang teranyar yakni Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut, pembangunan dengan 4 mekanisme tersebut merupakan equity financing. Artinya anggarannya tidak menggunakan utang.

Saat ini pula kata dia, ada mekanisme untuk melakukan sekuritisasi proyek infrastuktur. Dengan mekanisme ini maka BUMN bahkan Pemda yang memiliki infrastruktur bisa di sekuritisasi melalui pasar modal.

Manfaatnya, BUMN atau Pemda bisa mendapatkan dana segar hasil sekuritisasi yang bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastuktur lainnya tanpa harus berutang.

"Mekanisme seperti itu sekarang kan terus kami sempurnakan. Jadi siapapun nanti (yang terpilih di Pilpres 2019), bisa menggunakan mekanisme itu. Itu bukan sesuatu yang sama sekali berbeda, tetapi telah dilakukan (saat ini)," kata Sri Mulyani.

Selain itu pelibatan swasta juga bisa membuat pembangunan dilakukan tanpa utang. Namun ia mengungkapkan hal itu tak semudah yang dipikirkan.

Selama ini kata Sri Mulyani, swasta juga melihat betul proyek pembangunan infrastuktur. Bila proyek itu tak menguntungkan, maka swasta juga pikir-pikir untuk menggelontorkan investasi.

Terkait hal ini kata dia, biasanya swasta meminta jaminan dari pemerintah terkait proyek pembangunan infrastuktur yang dikerjakan.

Selain itu pemerintah juga perlu banyak mendengarkan keinginan swasta bila ingin meningkatkan porsi investasi swasta membangun proyek infrastuktur.

"Kemarin kami di G20 bertemu dengan para investor yang mengelola 2 triliun dollar AS, mereka tertarik kepada proyek-proyek yang sifatnya green," kata Sri Mulyani.

"Jadi dengan itu mereka bisa melakukan equity financing. Tetapi kalau daya tarik risikonya sangat sensitif, mereka biasanya enggak berani masuk ekuitas, tetapi loan (memberikan utang) dulu. Jadi kami siapkan banyak sekali mekanisme saat ini," sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.