Soal Pembangunan Infrastuktur Dibiayai Utang, Ini Kata Menko Darmin

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution angkat bicara terkait kritik pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno soal pembangunan infrastuktur yang tergantung utang.

Sandiaga bahkan mengatakan, ia dan Prabowo berjanji akan membangun Indonesia tanpa terus membebani negara dengan utang bila terpilih nanti.

"Ya kalau semuanya mau menghemat, mungkin bisa (tanpa utang)," kata Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Namun mantan Gubernur Bank Indonesia itu menjelaskan bahwa tak selalu pembangunan infrastuktur itu dibiaya dari utang. Darmin memberikan contoh proyek-proyek strategis nasional di era Presiden Jokowi.

Ia menuturkan, sekitar 10-11 persen proyek stategis nasional dibiayai APBN, 36 persennya dibiayai oleh BUMN dan BUMN. Sementara itu porsi dari pihak swasta bahkan mencapai lebih dari 51 persen.

"Infra itu bentuknya bukan utang. Dia investasi, swastanya. Ngerti enggak? Jadi kalau kamu lihat proyek strategis nasional mungkin APBN-nya cuma 10-11 persen," kata dia.

"Jadi ya, dan itu bukan utang. Dia (swasta) investasi, dia ambil risiko di situ. Kalau sukses dia untung, kalau kurang sukses ya untungnya sedikit. Kita tidak minjam, dia investasi di kita," sambung Darmin.

Saat berkunjung ke Pesangrahan, Jakarta, Sandiaga menyatakan berencana melanjutkan pembangunan infrastruktur tanpa membebani utang dengan menggaet pihak swasta.

Sementara itu Prabowo menulis dalam akun twitter pribadinya juga mengungkapkan soal pembangunan infrastruktur tanpa utang.

"Negara yang bisa memiliki pembangunan infrastruktur demi menunjang ekonomi di desa-desa tanpa bergantung oleh utang luar negeri. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin hasil produksi kita akan meningkat," tulis dia.