Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS EKONOMI

Gandeng KPK, Inalum dan Mitra Kerja Berkomitmen Berantas Korupsi

Kompas.com - 11/12/2018, 09:08 WIB
Mikhael Gewati

Editor


KOMPAS.com
- Untuk memberantas praktik korupsi, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum melaksanakan sosialisasi pencegahan korupsi dan gratifikasi kepada mitra kerjanya di Hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta (10/12/2018).

Pada sosialisasi yang disampaikan Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syarief Hidayat, dijelaskan beberapa metode untuk menghindari praktik gratifikasi dan korupsi. Salah satunya dengan menolaknya secara langsung dan melaporkannya ke KPK.

Selain sosialisasi, pada acara tersebut Inalum juga menandatangani komitmen penerapan pengendalian gratifikasi. Komitmen ini ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Inalum, Budi G. Sadikin disaksikan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.

"Kami mohon dukungan dari para mitra apabila ada dari Inalum yang meminta sesuatu agar segera dilaporkan ke saya atau Pak Oggy (Direktur Pelaksana Inalum),” tutur Budi dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Senin (11/12/2018).

Lebih lanjut, Budi mengatakan, saat ini nilai keuangan Inalum untuk pengadaan sekitar Rp 20 triliun ditambah Freeport menjadi Rp 60 triliun.

Untuk itu, ia berharap agar para mitra kerja dapat bersama-sama mewujudkan Inalum yang lebih bersih lagi demi Indonesia yang lebih bersih juga.

“Kesuksesan sosialisasi tersebut tidak diukur dari acaranya, tapi dari perilaku sehari-hari kita,” kata Budi.

Pada kesempatan yang sama Ketua KPK Agus Rahardjo berharap, agar Inalum terus berupaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi dan gratifikasi di lingkungan perusahaan dan mitranya.

Tak cuma dengan mitra kerja, Agus ingin Inalum dapat menyamakan persepsi terkait budaya anti korupsi dan gratifikasi dengan anggota holding industri pertambangan lainnya.

“Inalum merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang harus dijaga dari praktik korupsi maupun gratifikasi. Supplier diharapkan tidak memberikan sesuatu kepada Inalum dan Inalum tidak meminta sesuatu kepada supplier," ungkap Agus.

Agus mengungkapkan pula bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia masih sangatlah rendah, bahkan termasuk yang terendah di ASEAN.

"Malaysia, Brunei dan Singapura di atas kita, tetapi bila dibandingkan dengan tahun 1998 angka IPK kita tahun ini sudah naik," jelas Agus.

Sebagai informasi, turut hadir dalam acara sosialisasi tersebut jajaran Direksi dan SEVP Inalum beserta tim KPK dan 50 mitra kerja yang selama ini berafiliasi dengan Inalum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com