BPKH akan Investasikan Dana Haji ke Arab Saudi

SURABAYA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan menginvestasikan langsung dana kelolaan haji ke Arab Saudi di tahun 2019 mendatang. Kepala Pelaksana BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, bentuk investasi langsung tersebut nantinya tetap berkaitan dengan pengelolaan haji seperti hotel dan katering.

"Jadi tahun ini memang belum ada investasi langsung, tahun depan diprioritaskan di Arab Saudi, 20 persen atau 15 persen alokasi dana kelolaan untuk investasi langsung," ujar Anggito ketika memberikan keterangan pers di sela acara Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF), di Surabaya (14/12/2018).

Saat ini, Anggito menjelaskan, proses investasi sudah direalisasikan dan sudah dalam tahap negosiasi dan penawaran. Untuk di wilayah Mekah dan Madinah, bentuk investasi yang akan dilakukan adalah investasi jangka panjang, sementara di luar Mekah dan Madinah akan menggunakan skema part equity.

Baca juga: Agustus 2018, BNI Syariah Tampung Rp 1,5 Triliun Dana Haji

"Kalau di Mekah dan Madinah kan enggak bisa memiliki aset, jadi long term," jelas Anggito.

Dalam rangka melakukan investasi langsung tersebut, BPKH pun telah bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) dan PT Garuda Indonesia (Persero). BPKH pun juga sedang dalam rencana bekerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (BRI).

"Ada dua yang sudah HOD (Heads of Agreement) yaitu Pertamina dan Garuda Indonesia," ujar Anggito.

Dia menjelaskan, skema investasi langsung ini memperbarui proporsi investasi dana kelolaan haji BPKH yang tadinya sebesar 50 persen dimasukkan ke dalam Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaran Ibadan Haji (BPS-BPIH) dan 50 persen lainnya melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan korporasi.

Jumlah investasi di SBSN dan Korporasi akan dikurangi menjadi 30 persen, dan 20 persennya akan disalurkan ke investasi langsung.

Sebagai catatan, hingga bulan Desember 2018 total dana kelolaan haji BPKH mencapai Rp 110 triliun, dan tahun depan BPKH menargetkan dana kelolaan tersebut meningkat Rp 11 triliun menjadi Rp 121 triliun.