Benahi Moda Transportasi Jabodetabek, BPTJ Butuh Rp 600 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengungkapkan, dibutuhkan dana sekitar Rp 600 triliun untuk membenahi moda transporasi di wilayah Jabodetabek hingga 2029 mendatang.

Hal ini disampaikan Kepala BPTJ, Bambang Prihantono di Jakarta, Jumat (14/12/2018). Besaran anggaran pun ini sudah disusun dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) pada periode 2018-2029.

"Kebutuhan investasi Rp 600 trililun, memang investasi itu bukan hanya kewenangan Pemerintah Pusat tapi juga ada di Pemerintah Daerah," kata Bambang.

Baca juga: GPN Didorong Jadi Solusi Pembayaran Transportasi Terpadu

Bambang mengatakan, untuk mendapatkan dana segar itu dibutuhkan upaya yang lebih bijak dan baik. Artinya, harus ada pendanaan alternatif untuk mewujudkan rencana perbaikan transportasi di Jabodetabek.

Salah satu langkah yang bisa diambil dan diterapkan ialah skema kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan terobosan pendanaan melalui availability payment. Kehadiran sangat swasta dinilai sangat penting.

"(Keterlibatan) sebagian besar adalah swasta. Contoh TOD (Transit Oriented Development) itu," ujarya. 

Ia menyebutkan, setidaknya ada tiga indikator yang bisa dilihat dan dicermati mengenai pembenahan transportasi Jabodetabek hingga 2029 nanti, yakni skala pelayanan angkutan umum harus sebesar 80 persen, kendaraan saat jam puncak harus 30 km per jam, dan dari pangsa angkutan penumpang harus mencapai 60 persen dari total pergerakan orang.

"Perpindahan moda tidak boleh lebih dari tiga kali dalam satu kali perjalanan. Target kami tambahan unit (Bus JR Connection) itu jadi 1.000 unit. Itulah kegiatan yang sudah mulai kita kerjakan," sebut dia.

Baca juga: Moda Transportasi, Menhub: Sektor Darat dan Udara Paling Krusial

BPTJ berharap, apa yang telah dilakukan sekarang dan kedepan dapat memperbaiki sistem transportasi di Jabodetabek. Sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat luas.