Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Upaya Memutus Mata Rantai Fintech Nakal

Kompas.com - 17/12/2018, 09:34 WIB
Yoga Sukmana,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Perkembangan financial technology (fintech) di Indonesia terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Sambutan hangat masyarakat menjadi faktor utama yang memupuk berkembangnya fintech.

Dari sisi manfaat, kehadiran fintech mampu mengisi ruang kosong yang ditinggalkan oleh perbankan. Pemberian pinjaman dana bisa didapatkan dengan cepat. Hal yang sulit didapatkan dari perbankan.

Perkembangan itu pula membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat membuat aturan main. Fintech yang bermunculan harus mendapatkan izin dan tunduk kepada ketentuan OJK.

Namun seiring perkembangan itu, sejumlah pihak mengambil momentum untuk untung banyak. Sejumlah fintech tanpa izin (ilegal) bermunculan dan bisa dengan mudah diakses masyarakat.

Baca juga: Tahun Depan, Top-Up Dana di Fintech Harus Punya Rekening Bank

Bahkan aplikasinya pun muncul dengan santai di penyedia aplikasi semula Play Store.

Laporan

LBH Jakarta memaparkan dugaan pelanggaran aplikasi pinjamna online di kantor LBH, Jakarta, Minggu (9/12/2018).Ambaranie Nadia LBH Jakarta memaparkan dugaan pelanggaran aplikasi pinjamna online di kantor LBH, Jakarta, Minggu (9/12/2018).
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mendapatkan laporan dari 1.330 orang yang mengaku menjadi korban penyelenggara aplikasi pinjaman online fintech nakal.

Laporan itu muncul atas dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia terhadap peminjam. Mulai bunga tinggi, penyalahgunaan data smartphone, hingga penagihan yang dilakukan cara-cara intimidasi.

Pengacara publik LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait mengatakan, aplikasi fintech yang dilaporkan didominasi fintech ilegal. Dari dari 89 aplikasi fintech yang dilaporkan, 64 diantaranya tercatat fintech yang tak memilki izin dari OJK.

Adapun sebanyak 25 aplikasi yang terdaftar di OJK dan diduga melanggar adalah DR, RP, PY, TK, KP, DC, DI, RC, PG, UM, EC, CW, KV, DB, CC, UT, PD, PG, DK, FM, ID, MC, RO, PD, dan KC.

Baca juga: Asosiasi Fintech Janji Bantu Cari Solusi Korban Pinjaman Online, Asal...

Dari laporan itu, banyak juga korban yang sudah mengadu ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun kata Jeanny, belum ada tindak lanjut dari OJK

"Apa yang disampaikan oleh teman-teman korban juga sudah disampaikan kepada OJK," ujarnya.

LBH Jakarta berharap agar OJK bisa mengambil tindakan tegas kepada para fintech nakal agar tak ada lagi korban masyarakat.

Langkah

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi di Jakarta, Jumat (14/12/2018).Kompas.com/YOGA SUKMANA Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi di Jakarta, Jumat (14/12/2018).
Otoritas Jasa Keuangan sendiri tak tinggal diam dengan banyaknya laporan masyarakat yang mengaku menjadi korban fintech. Berbagai upaya dilakukan untuk memutus mata rantai fintech nakal.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com