Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Neraca Perdagangan Jeblok, Pemerintah Dinilai Kurang Antisipasi

Kompas.com - 17/12/2018, 19:01 WIB
Yoga Sukmana,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Neraca dagang Indonesia mengalami defisit hingga 2,05 miliar dollar AS pada November 2018, atau yang terparah sepanjang 2018.

Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Bima Yudhistira, defisit besar itu terjadi akibat pemerintah lambat melakukan respon.

"Masalah utama spesifik bulan November ada di kinerja ekspor yang lemah," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Bima mengatakan, ekspor produk unggulan utama RI, minyak sawit, melanjutkan penurunan hingga -9,83 persen dibanding bulan sebelumnya. Di sisi lain harga minyak sawit memang turun lantaran over supply.

Selain itu, ekspor sawit juga turun akibat adanya hambatan dari sejumlah negara. Salah satunya oleh India. Akibatnya, total ekspor ke India bulan November 2018 turun -14,65 persen.

Hal ini disebabkan lantaran Perdana Menteri India Narendra Modi menjual isu proteksi dagang sawit ke petani minyak nabati jelang Pemilu 2018.

Sementara itu, Amerika Serikat dan China menurunkan permintaan ekspor bahan baku industrinya jelang akhir tahun. Akibatnya ekspor ke AS anjlok -5,04 persen dan China -7,1 persen.

Faktor perang dagang juga mulai dirasakan ke kinerja ekspor Indonesia. Oleh karena itu Bima menilai pemerintah telat menangani hambatan dagang tersebut, terutama soal sawit di pasar internasional.

"Seharusnya ketika ada sinyal Eropa dan India naikan hambatan dagang, kita langsung switch ke pasar non-tradisional atau coba melobi otoritas negara mitra dagang utama. Penangangan yang terlambat akhirnya blunder bagi ekspor," kata dia.

Sementara dari sisi impor, permintaan juga ikut naik. Akibatnya defisit kian melebar pada November 2018 lalu.

Bima memperkirakan, tren defisit perdagangan akan berlanjut hingga Desember 2018 dengan total defisit 9 miliar dollar AS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com