Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Indonesia, Teknologi Blockchain Masih Tahap Pengenalan

Kompas.com - 23/12/2018, 20:34 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Teknologi penyedia dokumen digital blockchain belum begitu populer dan belum banyak pula diterapkan di Indonesia. Perusahaan penyedia teknologi ini juga masih menemukan kendala dalam mengedukasi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk beralih teknologi ke blockchain.

Walau penetrasi pengguna internet sudah 60 persen, namun dokumen publik masih bersifat konvensional.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi, saat ini blockchain masih dalam tahap perkenalan. Penggunaanmya belum begitu banyak dan masih diasosiasikan pada mata uang digital saja, padahal manfaatnya bisa lebih luas.

"Tantangan saat ini adalah memperkenalkan apa itu blockchain, apa saja pemanfaatannya dan apa saja keuntungannya. Butuh tenaga ahli dan juga tentunya dana," tutur Heru dalam pernyataannya, Minggu (23/12/2018).

Baca juga: Nilai Cryptocurrency Turun, Gaji Ahli Blockchain Malah Makin Besar

Heru menambahkan, saat ini semua negara, tidak hanya Indonesia, masih mencari bagaimana bentuk pemanfaatan teknologi tersebut. Indonesia pun dianggap masih berpeluang untuk unggul di penerapan teknologi ini.

Selain itu, tambahnya, pemerintah juga perlu menerbitkan aturan tentang sektor ini khususnya untuk cryptocurrency alias mata uang kripto.

"Regulasi dibutuhkan untuk keamanan data, privasi pengguna dan pengaturan bitcoin sebagai mata uang digital hasil dari teknologi blockchain."

Senada dengan itu, pengamat komunikasi industri dari perusahaan konsultan bisnis berbasis di Singapura PRecious Communications, Muhammad Zulkifli mengungkapkan, masih banyak bidang-bidang lain yang sebenarnya bisa dieksplorasi untuk menjadi sasaran dari penerapan teknologi ini.

Baca juga: Indonesia Disebut Pasar Potensial Blockchain

"Misalnya bidang kedokteran, kita bisa pakai blockchain untuk rekam medis. Bidang pemerintahan, seperti sertifikat tanah, lebih aman pakai blockchain seperti yang diterapkan di Norwegia. Sengketa tanah di masa akan datang bisa lebih diminimalisir kalau dokumennya bersifat digital terenskripsi," tuturnya.

Zulkifli menambahkan, strategi komunikasi yang harus dijalankan untuk mendorong penetrasi blockchain bisa dimulai dari kolaborasi antar asosiasi dan pemain blockchain.

"Fokus kampanyenya adalah pada masalah apa yang bisa diselesaikan oleh teknologi ini. Misalnya penghematan biaya. Di Singapura, blokchain berhasil mengurangi biaya infrastruktur bank hingga 30 persen dan menghemat biaya tahunan 8 juta-12 juta dollar."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com