Ungkap Negosiasi Freeport, Sri Mulyani Sebut Kadang Berjalan Tegang dan Panas

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia kini tak lagi menjadi pemegang saham minoritas di PT Freeport Indonesia. Setelah 51 tahun, 51 saham Freeport ada di tangan Indonesia setelah Inalum merampungkan proses divestasi saham perusahaan asal Amerika Serikat itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapan, proses negosiasi tak berjalan mudah. Bahkan pemerintah kerap dihadapkan dalam pilihan yang sulit. Hal itu ia ungkapkan dalam akun Facebook pribadinya, Kamis (27/12/2018).

"Banyak pilihan tidak mudah, banyak perdebatan panjang dan kadang suasana tegang dan memanas," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

"Namun tim selalu mampu memberikan pilihan yang terbaik bagi Indonesia dan ditetapkan dan diputuskan oleh para menteri yang selalu sejalan dengan arahan Presiden dan Wapres," sambung dia.

Baca juga: Rhenald Kasali: Banyak yang Tak Paham dengan Proses Divestasi Freeport

Sri Mulyani mengaku sangat bangga dengan perjuangan para menteri dan jajaran Kementerian yang terlibat dalam proses panjang merebut saham mayoritas PT Freeport Indonesia.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu menyebut beberapa menteri yang terlibat langsung dalam negosiasi yakni Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri LHK Siti Nurbaya.

Menteri dan kementerian memiliki tugas yang beragam. Mulai dari negosiasi Kontrak Karya jadi Izin Usaha Pertambangan Khusus hingga soal lingkungan.

Setelah perundingan intens, akhirnya Freeport sepakat melepas 51 persen sahamnya, sepakat membangun smelter, sepakat soal pembayaran pajak dan lain-lain dan mau mengubah KK jadi IUPK.

"Ini adalah hasil kerja keras penuh profesionalisme dan integritas serta dedikasi dari seluruh komponen bangsa yang ingin menperjuangkan dan memberikan terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia," kata dia.

"Indonesia boleh bangga dengan hasil terbaik yang dipersembahkan anak-anak bangsanya," sambung perempuan yang kerap disapa Ani itu.