Ada Potensi Korupsi, Menkeu Hati-hati Kucurkan Dana Penanganan Bencana

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya mitigasi dan penanganan bencana dari sisi anggaran. Namun pengucurannya anggarannya tetap dilakukan secara hati-hati.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tak ingin lagi mendengar ada proyek pembangunan pasca bencana yang justru jadi bahan korupsi seperti yang terjadi baru-baru ini.

"Karena seperti yang terjadi kemarin adanya korupsi (proyek air minum korban bencana Tsunami Palu)," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (2/1/2018).

"Itu selalu kalau emergency semua uang harus keluar itu selalu menimbulkan potensi berbagai macam penyalahgunaan," sambungnya.

Oleh karena itu, Kementerian Keuangan kata dia, akan tetap hati-hati dalam mengucurkan dana penanganan bencana. Hal ini penting agar keuangan negara tetap akuntabel.

Meski begitu, Menkeu mengatakan akan tetap responsif dengan bekerjasama bersama lembaga-lembaga terkait yang dikoordinasi oleh Kantor Kementerian Koordinator.

"Jadi kami juga pokoknya secara konprehensif mendukung penanganan bencana secara tepat waktu dan tepat kualitas dengan tetap akuntabel," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengeluhkan anggaran mitigasi bencana tahun 2019 mengalami penurunan.

Anggaran BNPB tahun 2019 hanya Rp 610 miliar, atau 90 miliar lebih rendah dari 2018 yang mencapai Rp 700 miliar.

Sutopo mengatakan, dengan anggaran yang terus menurun sulit dilakukan mitigasi bencana yang memadai. Padahal, di satu sisi, ancaman bencana terus meningkat.