Investasi Reksa Dana di Tahun Politik

KOMPAS.com - Penyelenggaraan pesta demokrasi yaitu PEMILU dan Pilpres secara serentak tinggal menunggu hitungan bulan. Tensi politik juga terus meningkat seiiring dengan semakin banyak aktivitas kampanye menjelang pemilihan. Bagaimana dengan hasil investasi reksa dana di tahun politik?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pembahasan akan dilakukan dari 2 aspek yaitu referensi data historis kinerja reksa dana di tahun politik dan fundamental dari aset dasar reksa dana.

Referensi Kinerja Historis

Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pertama terbit dari tahun 1997 dan sudah berkembang hingga ribuan produk pada tahun 2019 ini.

Mengacu kepada sejarah Pemilu di Indonesia yang terselenggara setelah tahun 1997 adalah PEMILU 1999, PEMILU dan Pilpres di 2004, 2009, dan 2014. Selain PEMILU, sebenarnya juga terdapat ratusan penyelenggaraan Pilkada, namun karena skalanya masih bersifat lokal.

Dengan mempertimbangkan perhitungan rata-rata kinerja reksa dana yang dilakukan oleh lembaga riset Infovesta baru dilakukan mulai tahun 2000, maka evaluasi terhadap referensi kinerja historis reksa dana pada tahun politik disajikan pada tahun 2004, 2009, dan 2014.

Infovesta.com, diolah kinerja reksa dana

Mengacu pada data di atas, secara mengejutkan tahun PEMILU dan Pilpres yang penuh dengan tensi politik ternyata memiliki kinerja historis yang selalu positif pada semua jenis reksa dana. Baik saham dan obligasi yang menjadi aset dasar reksa dana mengalami pertumbuhan positif.

Tentu, statistic ini bisa saja kebetulan. Bisa kebetulan valuasi sudah rendah, bisa kebetulan ada kejadian pada tahun tersebut yang positif terhadap saham dan obligasi. Untuk itu, perlu diketahui gambaran atau outlook mengenai aset dasar reksa dana.

Outlook Aset Dasar

Untuk obligasi faktor yang perlu diperhatikan adalah inflasi, kurs dan nilai tukar, sementara bagi saham adalah pertumbuhan penjualan dan laba bersihnya.

Tingkat inflasi Indonesia secara umum sangat terkendali dalam beberapa tahun terakhir. Jika pada tahun 2018 dengan harga minyak yang sempat mencapai 80 USD per barrel saja inflasi masih di level sekitar 3 persen, maka dengan harga minyak di awal tahun yang di bawah 50 dollar AS, seharusnya target inflasi pemerintah 2019 di kisaran 2,5 – 4,5 persen masih bisa tercapai.

Dengan inflasi terkendali, maka keputusan untuk menahan, menaikkan atau menurukan BI Rate sangat tergantung pada kondisi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Secara mengejutkan, nilai tukar sempat menyentuh level di bawah Rp 14.000 per dollar AS pada awal Januari tahun ini.

Dengan perkembangan data-data perekonomian AS yang semakin menunjukkan tanda-tanda akan terjadi resesi, kebijakan suku bunga the Fed juga akan semakin tidak agresif. Rencana 2 kali kenaikan pada tahun 2019, bisa berubah dari menjadi 1 kali atau bahkan tidak naik.

Inflasi terkendali, nilai tukar rupiah yang menguat dan potensi perubahan kebijakan suku bunga AS menimbulkan spekulasi bahwa BI Rate bukannya naik 1 kali pada tahun 2019, tapi mungkin bisa tetap atau bahkan bisa turun.

Secara teori, jika suku bunga naik maka harga akan turun dan sebaliknya jika suku bunga turun maka harga akan naik. BI Rate yang tetap atau turun akan berdampak positif terhadap harga obligasi.

Untuk saham, faktor fundamentalnya adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilan penjualan dan laba bersih. Secara teori, sepanjang perusahaan dapat membukukan kenaikan laba bersih.