Prostitusi "Online", Nurhadi-Aldo, dan Kuasa Platform

Semakin banyak followers, semakin tinggi value dari orang tersebut. Sehingga ketika dikonversi menjadi mata uang konvensional, bayaran orang tersebut semakin mahal.

Taruhlah seorang musisi rajin mengunggah karya-karyanya di Youtube dan digemari oleh para netizen. Lama kelamaan jumlah subscribers di channel-nya makin banyak. Saat itu, dia mungkin tidak bisa mendapatkan uang secara tunai. Namun ketika dia menggelar konser, fans-nya banyak menonton. Dan di event itulah dia bisa mengonversi value menjadi uang.

Atau seperti teman saya, seorang penulis muda berbakat dari Bantul Yogyakarta, Iqbal Aji Daryono. Dia adalah seleb Facebook. Followernya ribuan. Semakin bertambah followers, makin mahal biaya mengundang dia untuk menjadi pembicara. Demikianlah.

“Mcqueen” Punya Value

Hari-hari ini jagad medsos tengah ramai oleh munculnya akun Nurhadi-Aldo. Dia hadir di tengah situasi politik yang semakin membosankan. Saling serang. Saling klaim. Hingga masing-masing pendukung capres-cawapres bertengkar.

Media-media arus utama juga terus menampilkan berbagai berita soal politik di antara pendukung dua calon capres-cawapres.

Jengah dengan informasi politik, akhirnya muncul akun Nurhadi-Aldo yang mampu memberi warna di jagad perpolitikan. Mengusung konten satir politik dan cenderung blak-blakan oleh admin yang masih misterius, akun tersebut ternyata sangat digemari netizen. Dan didukung oleh network effect, hanya dalam waktu kurang dari sebulan, jumlah follower Nurhadi-Aldo sudah mencapai sekitar 300.000.

Tanpa menggunakan standar kampanye maupun standar penulisan formal, akun Nurhadi-Aldo nyatanya mampu menarik perhatian netizen. Seiring dengan itu, jumlah followers di akun Instagram-nya konsisten naik.

Sehingga ketika Nurhadi membuat “kaus kampanye” Nurhadi-Aldo, barang tersebut laris manis dipesan netizen. Di situlah value bisa diuangkan.

Begitulah platform. Dia mampu membalik model bisnis konvensional yang linier menjadi model bisnis yang resiprokal. Setiap users berhak untuk menjadi konsumen sekaligus produsen.

Hal ini sekaligus membuktikan bahwa setiap produk memiliki konsumennya sendiri. Produk-produk yang selama ini dinyatakan tidak layak oleh gatekeeper, ketika dilempar ke platform ternyata bisa mendapatkan konstituennya sendiri.

Seperti dalam konteks platform media sosial. Berbagai content yang mungkin di media konvensional tidak layak tayang, justru ternyata banyak penggemarnya di segmen tertentu ketika dilempar ke platform medsos.

Menyalahkan platform?

Namun di sisi lain, diakui bahwa hilangnya gatekeeper memunculkan kekhawatiran. Yakni membuka peluang tidak tersaringnya informasi hoaks. Atau mungkin ada distorsi informasi ketika users tidak memiliki kemampuan melakukan verifikasi atas informasi.

Seperti yang diungkapkan Andrew Keen (2018) dalam bukunya How To Fix The Future, Staying Human in the Digital Age. Di ranah media, hilangnya gatekeeper akan memunculkan masalah. Sehingga yang menjadi korban adalah kebenaran itu sendiri.

Namun yang perlu dicatat adalah, munculnya masalah tersebut bukan kesalahan platform. Melainkan ulah dari mereka-mereka yang punya kepentingan. Hal ini terutama merujuk kepada politisi yang kerap memanipulasi informasi untuk mencapai kepentingannya.

Di media sosial, para politisi bisa secara langsung menyebarkan informasi kepada publik tanpa ada saringannya. Ada banyak kasus, seperti surat suara dari KPU yang sudah tercoblos, penganiayaan ke aktivis politik hingga membuat wajah lebam-lebam, dan sebagainya. Sehingga publik heboh.