Menkeu Resmikan Proyek Jembatan yang Didanai Sukuk di Maluku

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk) di Maluku. Proyek tersebut adalah Jembatan Leta Ora Ralan di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat.

Jembatan yang dulunya bernama Wear Arafura itu memiliki panjang 323 meter dan dibangun dengan skema multiyears contract tahun anggaran 2016-2018. Anggaran yang dibutuhkan lebih dari Rp 123 miliar.

Jembatan tersebut merupakan prasarana penghubung antara Pulau Yamdena dan Pulau Larat dan digunakan untuk mendukung aktivitas sehari-hari.

“Infrastruktur ini penting bagi masyarakat agar mereka mampu mendapat akses perekonomian yang lebih baik lagi,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Jumat (11/1/2019).

Baca juga: Sri Mulyani Ingatkan Pejabat di Maluku Tidak Korupsi Uang Negara

Sri Mulyani mengatakan, salah satu tujuan dibangunnya jembatan ini adalah untuk mobilisasi barang dan jasa seperti hasil pertanian, peternakan dan perkebunan. Pasokan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dari Pulau Larat ke Yamdena diharaplan semakin lancar, dapat menekan biaya logistik, serta mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.

Selain itu, jembatan yang terhubung dengan jalan nasional ini akan mempermudah akses untuk menjangkau daerah pariwisata di Pulau Yamdena yakni Saumlaki dan pelabuhan di Pulau Larat.

"Manfaat lainnya, warga tidak perlu lagi menyeberang dengan kapal berbayar sehingga dapat menghemat biaya," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani: Jokowi Akselerasi Blueprint Pembangunan Infrastruktur SBY

Sri Mulyani mengatakan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) memiliki anggaran sebesar Rp 880 miliar untuk keperluan alokasi umum, alokasi khusus, dan Dana Desa. Di sisi lain, masih banyak desa tertinggal di Kabupaten MTB yang perlu memanfaatkan Dana Desa.

“Kami berharap, desa tertinggal akan mendapat anggaran lebih banyak dan dukungan dari Bapak Camat dan Bupati dalam memanfaatkan Dana Desa yang telah diberikan oleh Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Sri Mulyani.

Pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen untuk menyebarkan infrastruktur di Indonesia agar pembangunan di tanah air merata. Sri Mulyani juga mengapresiasi.Kementerian PUPR karena menggunakan dana untuk membangun daerah sehingga masyarakat dapat merasakan pemerataan kesejahteraaan.

“Kita akan menggunakan instrumen fiskal untuk sungguh-sungguh membangun daerah kepulauan yang masih membutuhkan perhatian secara cepat,” ungkap mantan direktur Bank Dunia itu.

Baca juga: Sri Mulyani Anggap Kritikan Bank Dunia soal Infrastruktur sebagai Masukan yang Baik

Secara khusus, Sri Mulyani juga mengarahkan pejabat dan pegawai kantor vertikal Kementerian Keuangan di Saumlaki untuk berhadapan langsung dengan pelaku ekonomi dapat tetap menjaga integritas, profesionalitas, dan rasa saling menghormati.

“Saya mohon betul untuk seluruh jajaran Kemenkeu di kantor vertikal, karena Anda berhadapan langsung dengan pelaku ekonomi dan Anda adalah wajah Kemenkeu, sehingga dalam memberikan pelayanan tetap menjaga integritas, profesionalitas, dan rasa saling menghormati,” kata dia.