Defisit Neraca Perdagangan Jeblok di 2018, Bagaimana 2019?

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis kinerja perdagangan Indonesia, dimana pada bulan Desember 2018 terjadi defisit sebesar 1,1miliar dollar AS.

Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan defisit di bulan sebelumnya yang mencapai 2,05 miliar dollar AS, secara kumulatif sepanjang 2018 defisit perdagangan Indonesia telah mencapai USD 8,57 miliar dollar AS.

Direktur Riset Centre of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullan mengatakan, defisit di 2018 merupakan rekor kinerja perdagangan terburuk sepanjang sejarah, lebih buruk dibanding defisit yang terjadi pada 2013 yang mencapai 4 miliar dollar AS.

Piter mengatakan, tantangan untuk memperbaiki kinerja perdagangan di 2019 masih sangat besar.

"Pertama, faktor-faktor eksternal yang menekan ekspor di tahun 2018 masih akan dirasakan di tahun 2019, khususnya perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara tujuan ekspor utama dan sentimen perang dagang," ujar dia kepada Kompas.com, Rabu (16/1/2019).

Kedua, ujar Piter, harga komoditas andalan diprediksi akan terus melemah di tahun 2019, termasuk di antaranya sawit, batubara, karet dan tembaga.

Ketiga, harga minyak yang memperlebar defisit migas berpotensi untuk kembali meningkat di tahun 2019. Rencana Rusia dan negara-negara OPEC untuk memangkas produksi minyak secara signifikan bisa kembali membuka peluang melonjaknya harga minyak tahun ini.

"Walaupun kemungkinan besar peningkatan harga tidak akan melebihi rata-rata harga minyak di tahun 2018," jelas Piter.

Sebagai catatan, pendorong penting dari lonjakan defisit perdagangan di 2018 adalah pelebaran defisit di sektor migas yang mencapai 12,4 miliar dollar AS.

Peningkatan harga minyak dunia hampir di sepanjang 2018 telah mendorong lonjakan impor minyak negara-negara net-importir minyak seperti Indonesia. Impor migas Indonesia melonjak dari 24,3 miliar dollar AS pada 2017 menjadi 29,8 miliar dollar AS di 2018, atau tumbuh 22,6 persen.

Tantangan keempat RI untuk memperbaiki kinerja ekspor tahun ini adalah tekanan terhadap rupiah yang mendorong lonjakan impor di tahun 2018 juga diprediksi masih akan dirasakan di tahun 2019, meskipun dengan kadar yang lebih rendah dibanding tahun 2018.

"Meski demikian, pemerintah masih dapat memperbaiki kinerja perdagangan masih sangat terbuka, setidaknya untuk memperkecil defisit," jelas Piter.

Sejumlah kebijakan untuk meredam impor yang sudah dikeluarkan. Program-program tersebut seperti kebijakan PPh 22 impor untuk barang konsumsi, program mandatori penggunaan biodiesel 20 persen untuk BBM jenis solar (B20), maupun kebijakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Selama 2018, program-program tersebut masih belum banyak terasa efektivitasnya, perlu dievaluasi, dipertajam dan diperkuat agar lebih terlihat efektivitasnya di tahun 2019.

"Dalam jangka menengah panjang, revitalisasi industri manufaktur mutlak dilakukan untuk mendongkrak daya saing produk-produk manufaktur dan mendorong akselerasi pertumbuhan ekspor manufaktur, apalagi mengingat harga komoditas ekspor terus tertekan," lanjut dia.

Menurut Piter, untuk jangka yang lebih pendek, pemerintah perlu lebih serius mendorong diversifikasi ke negara-negara tujuan ekspor non tradisional, sehingga ketergantungan terhadap pasar ekspor utama tidak terlalu besar.