Redam Malnutrisi, Harga Pangan Harus Terjangkau

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus mengupayakan harga pangan tetap terjangkau oleh masyarakat agar angka malnutrisi di Indonesia bisa ditekan. Sebab, permasalahan gizi masih banyak ditemui hingga kini.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, tingginya harga pangan pada akhirnya berdampak pada masyarakat, terutama masyarakat prasejahtera. Karena 74 persen pengeluaran rumah tangga prasejahtera hanya dialokasikan untuk komoditas makanan.

"Ketidakmampuan masyarakat yang tergolong prasejahtera dalam membeli makan akan mendorong perubahan pada pola konsumsi, dimana pilihan jenis pangan semakin terbatasi oleh harga dan pada akhirnya memengaruhi asupan gizi masyarakat tersebut. Hal inilah yang pada akhirnya mendorong tumbuhnya kasus malnutrisi di Indonesia," kata Ilman dalam keterangan resminya dikutip Kompas.com, Sabtu (26/1/2019).

Baca juga: Kasus Malnutrisi Besar, Seanuts II Teliti Gizi 18.000 Anak di Asia Tenggara

Menurut Ilman, dalam meningkatkan asupan nutrisi bagi masyarakat, diperlukan kerja sama dan tindakan kolektif dari semua pihak. Masyarakat perlu mengubah pola makan agar lebih bernutrisi. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi mengenai pedoman gizi seimbang tersebut.

”Namun akan sangat disayangkan apabila makanan bernutrisi yang dibutuhkan tersebut pada akhirnya tidak akan mampu terbeli oleh masyarakat. Di sinilah peran harga pangan menjadi penting untuk diperhatikan pemerintah,” jelasnya.

Dia mengatakan, dalam kaidah ilmu ekonomi, menurunkan harga komoditas dapat dicapai dengan meningkatkan jumlah barang yang ada di pasar. Akan tetapi, selama ini pemerintah masih kesulitan dalam menyediakan data pangan yang benar, terutama beras dan jagung.

Kementerian Pertanian (Kementan) selalu bangga dengan predikat surplus yang dicapai pada komoditas tersebut. Namun realita di pasar tidak mencerminkan harga yang sesuai. Sehingga Kementan membuka keran impor agar harga pangan terjangkau, tentunya atas hasil Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian yang dihadiri Kementerian terkait dan Bulog.

”Dengan mengandalkan harga sebagai parameter kondisi pasar, permintaan barang akan lebih terukur dengan baik. Dalam mendukung pencapaian hal ini, Bulog perlu diberikan keleluasaan untuk menganalisis kondisi pasar secara independen," imbuhnya.

"Bulog selama ini mau tidak mau harus mengikuti instruksi Rapat Koordinasi yang cenderung tidak responsif dengan kondisi pasar yang sangat dinamis,” lanjut Ilman.

Selain itu, pemerintah juga perlu menyadari bahwa kondisi sektor agrikultur Indonesia saat ini belum mampu mewujudkan swasembada pangan. Sampai saat ini Indonesia masih tetap bergantung dengan impor pangan.

"Atas dasar hal tersebut, sebaiknya pemerintah tidak perlu memperberat beban belanja masyarakat dengan mengenakan berbagai restriksi tarif dan non-tarif terhadap impor pangan," tandasnya.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 yang dirilis Kementerian Kesehatan, kasus kekurangan nutrisi pada anak seperti stunting (kerdil) dan wasting (kurus) masih berada dalam kondisi kronis dan akut mengingat dua kasus ini menimpa 37,2 perseN dan 12,1 persen balita di Indonesia atau lebih dari sembilan juta balita.

Kalau dibandingkan dengan kondisi pada 2007, angka stunting berada pada 36,8 persen dan wasting berada pada 13,6 persen.