Kinerja Ekonomi Indonesia Dikritik The Economist, Ini Komentar Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika menilai kritik yang disampaikan oleh majalah berbahasa Inggris "The Economist" terhadap kinerja pemerintah Indonesia tidak berdasarkan data yang akurat.

"Kami mengapresiasi atas kritik yang disampaikan oleh The Economist, namun banyak dari kritik itu yang perlu diklarifikasi karena tidak didasarkan kepada data yang akurat dan peta komprehensif atas kemajuan ekonomi Indonesia dari waktu ke waktu," kata Ahmad Erani Yustika dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, pada Minggu (27/1/2019).

Menurut Erani, The Economist mengkritik pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla karena menekankan pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mengedepankan geliat investasi menarik investor.

Majalah tersebut pada pekan lalu membuat tulisan tentang janji kampanye Presiden Joko Widodo untuk memberikan pertumbuhan PDB sebesar 7 persen per tahun pada akhir masa jabatan pertamanya. Namun realisasinya hanya sekitar 5 persen. Prospek untuk 2019 juga terlihat tidak lebih baik, terutama karena Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga enam kali dalam sembilan bulan terakhir untuk menahan penurunan rupiah.

Baca juga: Ekonomi Indonesia Disebut Setara Haiti, Sri Mulyani Anggap Berbeda Jauh

Kritikan kedua adalah soal rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia yang memiliki kualifikasi yang baik. Hal ini dikeluhkan oleh para pebisnis tentang kurangnya pekerja Indonesia yang terampil. Meski 20 persen anggaran APBN untuk pendidikan namun standar pendidikan di Indonesia masih rendah.

The Economist juga melihat tingginya upah tenaga kerja Indonesia. Upah pekerja manufaktur Indonesia 45 persen lebih tinggi dari Vietnam karena kebijakan populis Pemerintah Daerah (Pemda) yang sebagian besar merupakan politikus untuk mengangkat suara mereka.

Kritikan lainnya adalah dalam hal belanja anggaran karena pada awalnya pemerintahan Jokowi-JK. Awalnya Jokowi fokus untuk pembangunan infrastruktur namun dalam anggaran 2018, The Economist melihat modal untuk infrastruktur justru menurun, digantikan dengan belanja subsidi.

Menanggapi kritikan itu Erani mengatakan, indikator-indikator makroekonomi Indonesia tetap solid dan cenderung membaik. Beberapa indikator yang dimaksud adalah tren pertumbuhan ekonomi Indonesia justru naik dari 5,01 persen pada 2014 menjadi 5,17 persen pada 2018 (Triwulan III).

Baca juga: Jejak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Masa ke Masa

Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan penurunan sejak 2011 hingga 2015. Pada 2011, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,4 persen dan turun menjadi 4,9 persen pada 2015; setelah itu pertumbuhan ekonomi menanjak kembali secara perlahan di saat negara lain pertumbuhan ekonomi makin turun, termasuk China.

"Kualitas pertumbuhan ekonomi membaik. Untuk pertama kalinya sejak 2016 pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan secara bersamaan. Seperti diketahui, pada periode 2005-2014 ketimpangan pendapatan terus meningkat," tambah Erani.

Kemiskinan turun dari 11 persen (2014) menjadi 9,6 persen (2018). Pengangguran turun dari 5,94 persen (2014) menjadi 5,3 persen (2018). Ketimpangan pendapatan turun dari 0,4 (2014) menjadi 0,38 (2018).

Erani mengakui bahwa kondisi ekonomi dunia tidak berada dalam kondisi bugar selama 2018, sehingga memaksa sebagian besar negara menggunakan kebijakan yang cenderung ketat agar stabilitas ekonomi terjaga.

Baca juga: Kemiskinan Single Digit, Buah Kebijakan Semua Periode Pemerintahan

Berdasarkan data Bank Indonesia, suku bunga acuan di Turki naik dari 8,25 persen pada Januari 2018 menjadi 24 persen pada Desember 2018. Korea Selatan naik dari 1,5 persen menjadi 1,75 persen; Hong Kong naik dari 1,75 persen menjadi 2,75 persen.

Sementara Bank Indonesia selama 2018 telah menaikkan suku bunga acuan hingga 6 persen dari 4,75 persen di awal tahun.

Selain lewat kebijakan moneter, pemerintah juga mengeluarkan beberapa langkah untuk mengurangi tekanan pada neraca transaksi berjalan, seperti menaikkan PPh barang impor, penggunaan B20 untuk mengurangi impor BBM.