Ekonom Kritik Utang Pemerintah Membengkak, Ini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi kritik ekonom Faisal Basri terkait utang pemerintah yang terus membengkak.

Dalam Dokumen APBN Kita Edisi Januari 2019 dipaparkan posisi utang pemerintah pusat per akhir Desember 2018 mencapai Rp 4.418,3 triliun.

"Selalu yang dibandingkan oleh mereka itu selalu nominalnya," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (29/1/2019).

"Namun yang harus dilihat, yang dibandingkan itu ya tidak hanya nominal. Kalau nominalnya ini bergerak tetapi nominal lain tidak dilihat, itu kan jadi membingungkan, atau cenderung dianggap untuk menakut-nakuti masyarakat," kata dia.

Baca juga: Prabowo Sebut Menkeu Mesin Pencetak Utang, Ini Komentar Kemenkeu

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, kritik soal utang pemerintah yang disampaikan Faisal Basri bukanlah hal baru. Sri Mulyani juga menilai kritik itu sebuah hal yang logis.

Namun, ia menilai, harusnya penambahan utang pemerintah dilihat dalam konteks yang lebih besar. Terutama bagaimana urang itu bisa dimanfaatkan untuk menjaga ekonomi Indonesia.

"Apakah utang kita itu mampu untuk menjaga kita stabilitas ekonomi Indonesia waktu dia menghadapi tekanan harga komoditas jatuh, ekspor negatif pada tahun 2014-2015? Apakah dia mampu membangun infrastruktur?" kata dia.

"Atau apakah kita mampu mengurangi kemiskinan? Apakah kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi? Itu semuanya kan tujuannya. Jadi kalau cuma melihat dari utangnya saja, jadi kehilangan konteksnya," sambung perempuan yang kerap disapa Ani itu.