Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani: Memiliki CAD Bukanlah Sebuah Dosa, tetapi...

Kompas.com - 30/01/2019, 15:32 WIB
Mutia Fauzia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) Indonesia diperkirakan mencapai 8,8 miliar dollar AS atau di atas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di kuartal IV-2018. Sedangkan hingga akhir tahun 2019, pemerintah menargetkan defisit neraca berjalan bisa mencapai 2,5 persen terhadap PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan kondisi pasar keuangan global penuh dengan ketidakpastian seperti saat ini, negara dengan defisit transaksi berjalan seperti Indonesia seakan tengah dihukum.

Aliran dana asing akan meninggalkan negara-negara berkembang dengan CAD. Sehingga terjadi depresiasi nilai tukar seperti yang pada 2018 lalu yang mana nilai tukar sempat mencapai Rp 15.000 per dollar AS.

"Memiliki CAD bukanlah sebuah dosa, tetapi hukuman di tengah kondisi perekonomian seperti ini. Dan ini membuat pasar menjadi tak ramah untuk negara berkembang," ujar Sri Mulyani ketika memberikan paparan pada Mandiri Investment Forum 2019 di Jakarta, Selasa (30/1/2019).

Baca juga: Defisit Neraca Perdagangan Tinggi, BI Kerek Prediksi CAD di Kisaran 3 Persen

Menekan CAD dalam negeri pun bukan berarti tanpa risiko. Wanita yang akrab disapa Ani ini mengatakan, dengan menekan CAD, Indonesia harus menekan impor. Padahal, untuk menjaga momentum pertumbuhan, banyak produk konsumsi dalam negeri yang harus diimpor.

Dengan kondisi tersebut, Sri Mulyani mengatakan, Indonesia harus mampu menyesuaikan kebijakannya untuk menenangkan pasar.

"Terkadang, di tengah kondisi yang tidak rasional pemerintah harus memimpin dan menunjukkan kepada pasar bahwa Indonesia memiliki banyak pilihan (kebijakan). Beberapa negara gagal menerapkan itu. Ketika pasar tengah gelisah, kita harus mengikuti kegelisahan itu," ujar Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini meyakini, Indonesia mampu melalui masa-masa sulit 2018 lantaran antara Presiden, Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga saling menghargai kebijakan dan melakukan sinergi. Tidak seperti beberapa negara, seperti India di mana terjadi perselisihan antara pemerintah dan bank sentralnya. Sinergi tersebutlah yang menurutnya penting untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.

"Bank Sentral menaikkan suku bunga sampai tujuh kali dan saya atau Presiden tak berkomentar apa-apa. Menjalankan kepemimpinan di masa kampanye seperti saat ini memang sulit dan menyakitkan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com