Apa yang Menjadi Sumber Kegelisahan Gubernur BI?

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, dalam mengelola perekonomian dalam negeri, bank sentral tak hanya perlu memerhatikan kondisi terkini Indonesia, namun juga kondisi geopolitik global.

Menurut dia, apa yang terjadi dengan kondisi ekonomi dan geopolitik di dunia yang tengah dilanda ketidak pastian bisa berpengaruh terhadap ekonomi dalam negeri, dan sebagai Gubernur bank sentral, tentu membuat dia gelisah.

"Kita hidup di ekonom terbuka, kita tidak tahu Presiden Trump tiba-tiba mberbicara apa di akun twitternya, apakah penutupan pemerintahan (di Amerika Serikat) akan berdampak pada aspek lain, upaya bank sentral China untuk menigkatkan permintaan dalam negeri, kemudian ada Brexit di Eropa yang saya sulit perkirakan," ujar Perry di Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Tak hanya itu, Perry mengatakan, perekonomian dalam negeri pun perlu berbenah agar bisa lebih kuat dalam menghadapi tekanan eksternal. Indonesia harus merubah pola perekonomiannya yang sagat tergantung pada komoditas sehingga lebih terdiversifikasi.

"Secara fundamental kita terlalu tergantung pada komoditas, ini isu yang kita hadapi," ujar Perry.

Pemerintah melalui program mandatori penggunaan biodeiesel 20 persen (B20), menggenjot pariwisata, penyederhanaan proses penyimpanan devisa hasil ekspor, serta berbagai insentif pajak yang dikucurkan pada 2018 berupaya untuk melakukan diversifikasi tersebut.

Perry mengatakan, upaya pemerintah pun diimbangi dengan berbagai bauran kebijakan makroprudensial salah satunya pelonggaran kebijakan maksimum nilai kredit atau Loan to Value (LTV) yang dipercaya bisa mendorong pertumbuhan kredit perbankan, khususnya kredit properti yang terdiri dari Kredit Pemilikan Rumah dan Apartemen (KPR/KPA). Sehingga, investor yang ingin berinvestasi di sektor pariwisata pun akan terbantu dengan adanya pelonggaran ini.

Selain itu juga meningkatkan fleksibilitas dan distribusi likuiditas di perbankan BI menaikkan porsi pemenuhan GWM Rupiah Rerata dari 2 persen menjadi 3 persen serta meningkatkan rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) yang dapat direpokan ke Bl dari 2 persen menjadi 4 persen masing masing dari DPK.

"Tantangan itu ada, tetapi bank sentral dan pemerintah terus bersinergi, kami terbuka untuk berdebat dan berdisuksi. Sebagai bank sentral memang secara natural akan terus gelisah dalam mengawasi perekonomian global, dan secara bersamaan harus berhubungan dengan pemerintah untuk melanjutkan reformasi struktural," ujar Perry.