Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

2 Faktor Ekonomi Ini Bisa Bikin Elektabilitas Jokowi Goyah

Kompas.com - 31/01/2019, 17:29 WIB
Yoga Sukmana,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas calon presiden Joko Widodo masih unggul dari Prabowo Subianto. Data survei Indikator Desember 2018 misalnya, mengungkapkan elektabilitas keduanya terpaut hingga 20 persen.

Meski begitu pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, selisih 20 persen bukanlah angka yang aman untuk Jokowi.

"Kalau kita bandingkan dengan 2009 saat Pak SBY running for election, Pak SBY 3 bulan sebelumnya itu keunggulannya sampai 50 persen dengan Ibu Mega, bahkan jauh lagi dengan Pak Jusuf Kalla," ujarnya di acara DBS Asian Insight Conference, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Hingga hari pencoblosan 17 April 2019 nanti kata Burhanuddin, semua masih bisa terjadi. Elektabilitas Jokowi bisa saja goyah bila sektor ekonomi, utamanya yang berkaitan dengan inflasi,  tidak dijaga dengan baik.

Baca juga: Jokowi: Pasar Kereta Dunia Luas, Sudah Kita Kuasai

Ia menilai ada 2 faktor ekonomi yang bisa menggoyahkan elektabilitas Jokowi. Pertama kenaikan harga jagung untuk pakan ternak yang bisa berdampak kepada harga daging ayam dan telur.

Belum lama ini para peternak ayam mengeluhkan mahalnya harga jagung. Hal ini berakibat kepada kenaikan harga daging ayam dan telur.

"Kalau ini terjadi terus menerus, bahkan menaikan tingkat inflasi, itu bahaya buat Pak Jokowi," kata dia.

Kedua, faktor kenaikan harga BBM. Sudah jadi rahasia umum kalau harga BBM masih tergantung dengan harga minyak dunia. Bila dalam 3 bulan ke depan harga minyak dunia naik, maka harga BBM bisa naik.

Saat ini menurut Burhanuddin, Jokowi tak punya banyak kemewahan layaknya SBY saat Pilpres 2008 lalu.

Pada 2008 kata dia, harga minyak dunia sempat turun jelang pemilu. Presiden SBY pun mengambil momentum dengan kebijakan populis yakni menurunkan harga BBM 3 kali secara berturut-turut.

Belum lagi, Pemerintahan SBY juga memiliki kartu lain yakni program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menyentuh langsung masyarakat bawah.

"Nah kemewahan itu enggak dimiliki oleh pemerintahn sekarang. Ada banyak kartu tetapi kartunya bukan cash sehingga tidak ada drama saat dibagikan," kata dia.

Meski begitu, Burhanudin meyakini, pemerintahan Jokowi akan menahan semua kenaikan harga yang bisa berdampak kepada kenaikan inflasi. Setidaknya hingga pemilihan presiden dilakukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

BrandzView
Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Whats New
Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Whats New
Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com