Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBB Ingatkan Dampak Perang Tarif AS-China ke Ekonomi Dunia

Kompas.com - 05/02/2019, 19:28 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

Sumber BBC

WASHINGTON, KOMPAS.com - Pejabat perdagangan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memperingatkan rencana AS untuk menaikkan tarif terhadap produk-produk dari China pada bulan Maret 2019 akan memberikan dampak masih ke perekonomian global.

Dikutip dari BBC, Selasa (5/2/2019), AS berencana menaikkan tarif terhadap barang-barang dari China apabila tidak ada kemajuan negosiasi perdagangan pada 1 Maret 2019 mendatang. Komentar PBB tersebut menyusul laporan badan perdagangan PBB terkait dampak perang dagang AS-China.

Badan PBB tersebut menyatakan, negara-negara Asia akan menjadi pihak yang paling menderita karena kebijakan proteksionisme.

AS dan China memiliki tenggat waktu, yakni pada 1 Maret 2019 untuk menyepakati perjanjian perdagangan. Kalau tidak ada kesepakatan, AS menyatakan bakal menaikkan tarif terhadap produk-produk China senilai 200 miliar dollar AS dari 10 persen menjadi 25 persen.

Baca juga: Negosiasi Perang Dagang, AS dan China Sebut Ada Kemajuan Luar Biasa

Badan perdagangan PBB, United Nations Conference on Trade and Development (Unctad) memperingatkan bakal ada kerugian besar apabila perang dagang kian memanas.

"Implikasinya akan masif. Implikasi kepada keseluruhan sistem perdagangan internasional akan sangat negatif," kata Pamela Coke-Hamilton, kepala perdagangan internasional Unctad.

Coke-Hamilton menjelaskan, negara-negara yang lebih kecil dan miskin akan susah payah menghadapi guncangan eksternal. Biaya perdagangan AS-China yang lebih tinggi akan membuat perusahaan-perusahaan menjauh dari rantai pasok Asia timur saat ini.

Baca juga: Perang Dagang, BKPM Rayu Pabrik Mebel di China Pindah ke RI

Dalam laporannya, Unctad mengestimasikan bahwa produsen-produsen di kawasan Asia timur akan terpukul paling keras. Ekspor di kawasan tersebut diproyeksikan terkontraksi sebesar 160 miliar dollar AS.

Namun demikian, Unctad juga memperingatkan bahwa dampak perang dagang akan dirasakan di mana-mana.

"Akan ada perang dan devaluasi nilai tukar, hilangnya lapangan kerja dan tingginya pengangguran, serta yang lebih penting adalah efek tular atau efek reaksioner," sebut Coke-Hamilton.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber BBC
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com