Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Distorsi, Kepala BKPM Khawatir dengan Ekonomi RI di 2020

Kompas.com - 13/02/2019, 11:09 WIB
Mutia Fauzia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Optimisme yang digaungkan pemerintah dan pelaku ekonomi sepanjang 2019 dikhawatirkan tak akan berlanjut. Pasalnya, di tahun politik ini banyak hal yang harus diperbaiki oleh pemerintah akibat kondisi perekonomian tahun lalu yang penuh dengan ketidakpastian.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan, banyak gangguan dan tekanan yang terakumulasi dari tahun lalu, dan harus ditangani begitu Pemilu 2019 rampung.

"Kalau nggak diberesin bisa meledak di sekitar 2020 atau 2021," ujar pria yang akrab disama Tom Lembong di Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Tom memaparkan, saking parahnya kondisi perekonomian tahun lalu membuat penanaman modal asing (PMA) di dalam negeri terkoreksi lebih dari 10 persen, meski di sisi lain, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mengalami peningkatan sebesar hampir 20 persen.

Jika diakumulasikan, terjadi perlambatan pertumbuhan penanaman modal di dalam negeri 10 persen di 2017 menjadi hanya 4 persen di 2018. Hal ini sejalan dengan PMA di sekuruh dunia yang turun hingga 20 persen.

"Jadi penurunan investasi internasional seiring yang terjadi di dunia," ujar Tom.

Hal lain yang menjadi pertimbangan Tom akan kekhawatirannya soal kondisi perekonomian di 2020 mendatang, menjelang Pemilu banyak pekerjaan rumah pemerintah yang belum rampung, namun banyak terobosan kebijakan yang harus di rem. Sedangkan periode pasca-Pemilu secara historik menunjukkan tren pemulihan ekonomi setelah melambat di periode sebelumnya.

"Begitu Pemilu lewat kita akan luhat recovery cukup kencang. Meski demikian ketika Pemilu lewat masih banyak PR. Di dalam perekonomian banyak distorsi tekanan yang terakumulasi," jelas Tom.

"Banyak terobosan-terobosan yang takut keluar karena takut digoreng secara politik," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com