Hingga 2018, Bank BUMN Salurkan Rp 330,2 Triliun Untuk Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Badan Usaha Milik Negara memiliki andil besar dalam pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir. Mereka kerap tergabung dalam sindikais pembiayaan suatu proyek infrastruktur.

Hingga 31 Desember 2018, bank-bank BUMN telah menyalurkan kredit Rp 330,2 triliun.

Direktur Manajemen Risiko PT BNI (Persero) Bob Tyasika Ananta, jumlah tersebut mencakup 49 persen dari kredit infrastruktrur perbankan.

"BNI sendiri, 23 persen dari pembiayaan BNI adalah untuk infrastruktur," ujar Bob di Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Sebesar 77 persen dari kredit infrastruktur disalurkan melalui perusahaan BUMN, smeentara 25 persen pada perusahaan swasta. Hingga akhir 2018, BNI menyalurkan Rp 110,6 triliun.

Porsinya sebanyak 75 persen untuk infrastruktur publik sektor dan sisanya untuk privat sektor. Bank Mandiri yang paling besar menyalurkan kredit untuk infrastruktur, yakni Rp 182,3 triliun. Sementara Bank BRI menyalurkan Rp 37,3 triliun.

Meski angkanya terbilang tinggi, namun masih kurang banyak untuk menutupi anggaran belanja infrastruktur 2015-2019 yang mencapai Rp 5.519 triliun.

"Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan infrastruktur ini memerlukan skeam pembiayaan di luar APBN," kata Bob.

Tak cukup hanya mengandalkan kredit perbankan dan APBN, maka perlu adanya suntikan dana tambahan dari investor. Masalah lainnya yakni tak mudah menjaring investor. Bob mengatakan, terkadang mereka ragu soal manajemen risiko.

Bob memastikan BNI selalu mematuhi kaidah yang prudent, terutama di sektor infrastruktur. BNI memiliki aturna yang cukup ketat untuk memilih proyek infrastruktur mana untuk didanai.

Sebagian besar proyek infrastruktur yang didanai BNI adalah jalan tol. Proyek yang diambil juga harus memiliki tingkat Internal Rate of Return  minimal 15 persen dengan self financing 30 persen.

Selain itu, rata-rata periode payback-nya dalam 10 tahun. Pembiayaan juga bisa dilakukan jika pembebasan tanah sudah dilakukan setidaknya 75 persen.

"Begitu masuk ke infrastruktur tentu dengan kaidah yang relatif prudent. Kami tidak sembarangan masuk ke infrastruktur," kata Bob.