Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub: Mau Nunggu Palembang Macet Dulu Baru Dibangun LRT?

Kompas.com - 19/02/2019, 20:17 WIB
Akhdi Martin Pratama,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, meningkatkan minat warga Palembang untuk menggunakan Light Rail Transit (LRT) membutuhkan waktu.

Menurut dia, negara lain pun membutuhkan waktu untuk mengubah kebiasaan warganya yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi ke moda transportasi umum.

"(LRT) Singapura itu butuh (waktu). Pak Presiden ngomong 10 sampai 20 tahun baru itu benar terjadi di sini. Tapi ini (penumpang LRT Sumsel) kan growth terus," ujar Budi di Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Budi mencontohkan, bus Transjakarta pada mulanya juga tak langsung diminati masyarakat Ibu Kota. Namun, lambat laun tingkat keterisian bus Transjakarta terus meningkat.

"Bayangin sekarang yang terjadi, kalau Jakarta sudah macet baru ditaruh itu (LRT), apa kita mau Palembang seperti Jakarta, macet dulu baru kita kasih (LRT) supaya langsung penuh. Kan enggak gitu," kata Budi.

Sebelumnya, calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengkritik pembangunan infrastruktur yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam empat terakhir.

Prabowo menilai, tim yang dipimpin Jokowi tidak bekerja secara efisien dalam mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur.

"Saya menghargai niat Pak Jokowi dalam memimpin pembangunan infrastruktur. Tetapi saya juga harus menyampaikan kemungkinan besar tim Pak Jokowi itu kerjanya kurang efisien," ujar Prabowo saat debat kedua pilpres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Menurut Prabowo, banyak proyek infrastruktur yang dilakukan tanpa melalui perencanaan yang baik.

Akibatnya, proyek tersebut malah merugi dan pemerintah menjadi kesulitan untuk membiayai proyek tersebut.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur justru tidak dapat dinikmati oleh masyarakat.

Ia mencontohkan proyek pembangunan LRT di Palembang dan pembangunan bandar udara Kertajati.

"Banyak infrastruktur yang dikerjakan dengan grusa grusu. ini memgakibatkan banyak proyek infrastruktur yang tidak efisien yang rugi dan bahkan sangat sulit untuk dibayar," kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com