Sri Mulyani Sebut 3 Kartu Sosial Jokowi Tak Bebani Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo sempat mengatakan dalam pidatonya akan mengeluarkan tiga kartu baru sebagai medium penyaluran bantuan sosial.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dikeluarkannya tiga kartu tersebut tidak akan membebani anggaran belanja APBN. Justru, kartu-kartu tersebut bisa membuat penyaluran bantuan sosial menjadi lebih sistematis dan terintegrasi.

Adapun soal postur anggaran, Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah telah menganggarkan anggaran bantuan sosial dalam jumlah yang lebih besar tahun ini.

"Nanti berdasarkan evaluasi terhadap berbagai macam program dan anggaran, bisa dimasukkan di 2020 itu suatu langkah awal mengenai bagaimana konsep integrasi dan konsolidasi serta membuatnya menjadi jauh lebih komprehensif dan akuntabel," kata Sri Mulyani di Kantor BPJS Kesehatan, Senin (25/2/2019).

Baca juga: Tawarkan Program Baru, Jokowi Janjikan Kartu Sembako Murah, KIP Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja

Pemerintah di dalam APBN 2019 telah meningkatkan bantuan sosial untuk PKH sebesar dua kali lipat dibandingkan 2018.

Selain itu, juga ada peningkatan penerima bantuan pangan non-tunai juga menjadi 15 juta orang. Anggaran pendidikan pun juga cukup besar yaitu Rp 492,5 triliun atau 20 persen dari APBN keseluruhan, juga anggaran kesehatan sebesar Rp 123,1 triliun

Adapun ketiga kartu sakti baru ini nantinya akan melingkupi kartu sembako murah, kartu Indonesia pintar untuk perguruan tinggi, dan kartu pra kerja untuk vokasi setidaknya akan memiliki skema yang kurang lebih sama dengan PKH.

"Jadi kalau beliau menyampaikan bahwa untuk program penanganan kemiskinan yang selama ini menggunakan PKH dan bantuan pangan non-tunai maka itu bisa diubah menjadi kartu baru yang bisa meng-cover khusus kebutuhan masyarakat miskin," jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Baca juga: Jokowi Dituding Lakukan Pertemuan Rahasia dengan Bos Freeport, Ini Klarifikasi ESDM