Menhub Dorong Penggunaan Karet di Sektor Transportasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan mendorong penggunaan karet sebagai bahan baku untuk industri di sektor transportasi.

"Kita akan bahas satu-persatu produk-produk karet yang dapat digunakan dalam sektor perhubungan. Contohnya seperti perlengkapan jalan, pembatas jalan, penggunaan pada aspal dan sebagainya. Kita dorong semuanya,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/2/2019).

Budi mengatakan, produk-produk serapan karet tersebut haruslah diproduksi oleh pabrik-pabrik di dalam negeri. Tujuannya untuk mendorong industri di Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Contoh yang paling besar adalah membuat ban dan vulkanisir itu dilakukan di Indonesia. Justru dengan adanya ini yang selama ini import, kita lakukan di dalam negeri. Punya karet sendiri, diproduksi oleh pabrik-pabrik, diberikan kepada masyarakat, lalu dipasarkan. Ini harus dikoordinasikan semua, terutama dengan Kementerian Perindustrian,” kata Budi.

Baca juga: Kemenhub Akan Lengkapi LRT Sumsel dengan Fasilitas untuk Difabel

Sementara itu, Direktur Jendral Perhubungan Darat Budi Setiyadi menambahkan, produksi karet ini dapat digunakan untuk pembuatan alat-alat fasilitas keselamatan lalu lintas. Seperti misalnya traffic cone, water barrier, roller barrier, hingga speed bump.

Budi Setiyadi mengaku pemerintah siap menyerap 2.000 ton karet untuk dijadikan bahan campuran pembuatan aspal. Penggunaan aspal karet tersebut akan dilakukan di beberapa daerah yang merupakan penghasil karet terbesar antara lain Sumatera Selatan, Jambi, Medan dan Kalimantan.

Mengingat saat ini, harga jual karet alam tengah menurun, diharapkan kebijakan penggunaan aspal karet ini dapat mendongkrak harga karet yang kian terpuruk.

"Kebijakan ini akan mengangkat harga karet, terutama di beberapa sentra karet di Indonesia seperti Sumatera Selatan, Jambi, Medan dan Kalimantan. Karena sekarang harga karet agak turun. Nah, kita harapkan ada terbentuk satu harga untuk masyakarat," kata Budi Setiyadi.