DPR Dukung RUU Redenominasi Dibahas Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mendukung agar agar Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi bisa segera masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2017.

"Dengan demikian RUU Redenominasi bisa segera dibahas di DPR bersama pemerintah,” ujar Misbakhun melalui keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Minggu (23/7/2017) malam.

Misbakhun mengatakan, RUU Redenominasi yang berasal dari inisiatif pemerintah sudah masuk ke DPR. Isinya adalah tentang penyederhanaan nilai uang rupiah tanpa mengurangi nilai tukar uang tersebut terhadap barang.

Melalui redenominasi, uang Rp 1.000 akan menjadi Rp 1 saja. Namun, penyederhanaan nominal rupiah itu tak berpengaruh pada nilai tukarnya.

Meski demikian Misbakhun menegaskan, kebijakan pemerintah itu tentu akan berdampak besar pada sistem pembayaran di masyarakat luas. Karena itu, penerapannya butuh waktu lama. Perlu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebelum rupiah baru diedarkan.

“Perlu koordinasi dan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam upaya mewujudkan program redenominasi ini supaya pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik di masyarakat setelah nanti RUU Redenominasi ini disetujui oleh DPR menjadi undang-undang,” ujarnya.

Mantan pegawai Kementerian Keuangan ini menambahkan, hal yang harus disiapkan dalam menyambut redenominasi adalah rupiah dalam satuan terkecil. Hal itu juga demi mencegah inflasi barang akibat cara pandang masyarakat terhadap satuan rupiah dalam nilai kecil terhadap barang.

Selain itu, RUU Redenominasi memang sudah perlu dibahas mengingat saat ini nilai Dollar AS setara Rp 13.000-an. Ia menganggap posisi nilai tukar tersebut sudah tidak mencerminkan posisi kekuatan ekonomi Indonesia yang berada di peringkat ke-16 dunia dan anggota G20.

Apalagi beberapa tahun ini ekonomi Indonesia secara konsisten tumbuh pada kisaran lima persen dan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

“Inflasi inti stabil pada kisaran 3,5 persen -4,5 persen per tahun. Cadangan devisa yang dimiliki yang dimiliki sebesar USD 125 miliar cukup untuk membiayai kebutuhan impor sampai lebih dari enam bulan,” ucapnya.