Garam Langka, KKP Terjunkan Tim untuk "Review" Impor Bahan Baku Garam

"Karena adanya anomali iklim, maka petambak garam belum mulai panen sehingga terjadi kekurangan stok garam nasional," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/7/2017).

Guna mencari solusi untuk menanggulangi masalah yang terjadi, pemerintah pun membentuk tim verifikasi yang terdiri dari Kemenko Maritim, KKP, Kemendag, Kemenperin, Bareskrim Polri, dan BPS.

Nantinya, hasil verifikasi tim tersebut akan ditelaah dan menjadi dasar penerbitan rekomendasi impor bahan baku garam konsumsi untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku garam konsumsi pada tahun 2017.

"Kami terjukan tim verifikasi ke lapangan. Tim saat ini sedang berada di lapangan untuk melakukan review terhadap kebutuhan bahan baku garam konsumsi," kata Brahmantya.

Tak hanya itu, saat ini KKP juga sedang menyusun Peraturan Menteri Kementerian dan Kelautan tentang pengendalian impor komoditas pergaraman yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

"Sebelum peraturan ini terbit, KKP akan berkoordinasi dulu dengan instansi terkait yang mengatur pergaraman agar peraturan-peraturan turunan implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 ini selaras," jelas Brahmantya.

Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan akan menerbitkan izin impor garam konsumsi kepada PT Garam sebagai BUMN yang menangani usaha di bidang pergaraman guna pemenuhan kebutuhan bahan baku garam konsumsi.

Garam konsumsi yang dimaksud adalah garam dengan kadar Natrium Chlorida (NaCl) paling sedikit 97 persen yang digunakan untuk industri garam konsumsi beryodium.

Ke depannya pemerintah akan menyesuaikan agar definisi kadar Natrium Chlorida (NaCl) garam konsumsi pada Permendag Nomor 125 Tahun 2015 disesuaikan dengan Permenperin Nomor 88 Tahun 2014.