Jangan Terlalu Culun, Begini Cara agar Perusahaan Anda Tak "Dikerjain"

Sudah banyak contoh, bagaimana ketika aturan tertulis itu tak dikerjakan, perusahaan akhirnya dikerjain. Mulai dari masalah keamanan hingga terjerat masalah hukum. Ujung-ujungnya Anda harus keluar duit. Dan, yang paling pahit, perusahaan Anda akan pailit.

Ingat, Anda berbisnis di negara yang kepastian hukumnya rendah. Itu terkonfirmasi dari data Bank Dunia yang menempatkan Indonesia di posisi 91 dalam hal kemudahan berbisnis dari 190 negara di dunia. Jangan dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang tentunya jauh di atas Indonesia.

Karena itulah, Anda dituntut untuk lihai dalam berbisnis. Ketidakpastian harus dijawab dengan fleksibilitas. Ingat salah satu poin strategi perang Sun Tzu: "Gunakanlah kekuatan normal untuk bertempur. Gunakanlah kekuatan luar biasa untuk meraih kemenangan".

Ini bukan demi siapa-siapa. Ingat, Anda punya banyak karyawan dan pemegang saham. Mereka harus diprioritaskan. Kalau Anda salah melangkah, merekalah yang akan jadi korban.

Jujur serta taat peraturan memang mutlak diperlukan dalam berbisnis. Namun, itu saja belum cukup. Karenanya, Anda harus melakukan hal-hal lain di luar itu.

Kadang, Anda harus sedikit "cerdik" agar bisnis Anda tak digilas. Kalaupun orang lain bilang perusahaan Anda "bermain di banyak kaki", cuekin saja.

Berikut beberapa tips untuk Anda yang ingin berbisnis di Indonesia:

1. Pilih komisaris yang sepaham

Sepaham yang dimaksud adalah, saat Anda tak bisa mendapatkan komisaris yang berasal dari pihak yang netral, pilihlah komisaris yang punya pandangan politik sejalan dengan kelompok yang sedang berkuasa.

Jika tak mau repot, Anda bisa memilih orang-orang yang selama ini menjadi pendukung pemerintah. Mereka adalah aktivis jalanan maupun aktivis media sosial yang belum kebagian jatah komisaris di BUMN.

Pilihan lainnya adalah para bekas menteri dan anggota kabinet dari yang terkena reshuffle, namun belum menentukan jalur politik selanjutnya.

Soal kompetensi? Enggak usah dipikirkan. Di BUMN saja, banyak aktivis yang tak punya kompetensi, namun bisa menjadi komisaris utama. Ingat, komisaris adalah representasi dan sering tak berkaitan dengan upaya menjaga kinerja perusahaan. Urusan bisnis, itu sepenuhnya di tangan Anda.

Semakin tidak berkompeten komisaris, semakin leluasa Anda menjalankan bisnis tanpa direcoki oleh mereka. Ini karena mereka tidak paham dengan jalannya bisnis perusahaan.

Bagaimana dengan komisaris yang sebenarnya sangat kompeten, namun afiliasi politiknya berseberangan dengan pemerintah? Ada baiknya mereka dijadikan konsultan saja. Dibayar mahal silakan, namun tidak usah diposisikan sebagai komisaris.

2. Jadikan pejabat sebagai bintang iklan

Ini penting untuk menunjukkan bahwa perusahaan Anda patuh dan punya hubungan baik dengan regulator. Memang ada batasan jenis iklan apa yang boleh dan tidak boleh menggunakan pejabat sebagai bintang iklan.

Iklan dengan tujuannya komersial tidak boleh menggunakan pejabat sebagai bintang iklan, karena akan memunculkan konflik kepentingan.

Namun, ada juga pejabat yang tak tahu diri karena tetap menjadi bintang iklan komersial. Jika ada pejabat yang seperti ini, bolehlah dia dijadikan bintang iklan. Bahkan untuk iklan produk Anda sekalipun.

Di sisi lain, ada juga iklan layanan masyarakat. Isinya mengingatkan publik tentang pentingnya melakukan sesuatu atau mengonsumsi sesuatu.

Yang pasti, iklan jenis ini lebih aman jika Anda ingin menjadikan pejabat sebagai bintangnya. Entah itu menteri, dirjen, maupun para petinggi aparat keamanan. Di akhir iklan layanan masyarakat, perusahaan Anda selaku sponsor bisa nongol.

Intinya, dua jenis iklan itu sama saja: meningkatkan awareness publik terhadap produk maupun perusahaan Anda. Namun iklan yang kedua, ini lebih penting agar perusahaan Anda bisa lebih dekat dengan regulator.

Sering-seringlah Anda membuat iklan yang bintangnya adalah pejabat. Setidaknya pada momen-momen hari besar nasional dan keagamaan, Anda harus mengeluarkan iklan tersebut.

Pejabat yang membintangi boleh digilir. Yang pasti, mereka dari kementerian yang terkait dengan bisnis perusahaan Anda, maupun dari institusi keamanan.

Anda tahu sendiri, ada banyak "orang lapar" di sekitar Anda. Bukan cuma lapar secara harfiah, namun juga merujuk pada orang-orang yang butuh bantuan untuk merealisasikan interest mereka.

Orang-orang itu biasanya ormas, aktivis partai, anggota DPRD, DPR hingga staf khusus di kementerian. Biasanya mereka mengirimkan proposal kegiatan masyarakat ke perusahaan Anda. Mereka berharap bisa mendapatkan dana untuk kegiatan.

Anda mungkin tahu bahwa dana yang diperoleh dari menyebar proposal itu hanya sedikit sekali yang benar-benar dipakai untuk kegiatan. Selebihnya, akan masuk ke kantong mereka sendiri.

Meski Anda tahu bantuan itu akan tidak tepat sasaran, Anda perlu kiranya mengakomodasi mereka. Sekaligus, Anda bisa belajar untuk selalu bersabar.

Anda bisa mencontoh beberapa perusahaan besar di Indonesia, termasuk BUMN papan atas. Mereka mengakomodasi "orang-orang lapar" ini melalui program CSR yang disalurkan melalui lembaga bentukan orang-orang itu.

Toh, selama ini audit CSR tidak seketat laporan keuangan. Yang penting foto dan dokumentasinya bagus serta berita tersebar luas.

Lainnya, ketika ada pilkada di tingkat kabupaten/kota, provinsi, bahkan pilpres, sebaiknya Anda berlaku "adil". Survei boleh mengatakan pasangan A yang menang. Tapi keputusan sepenuhnya ada di tangan pemilih.

Karena itu, berikan bantuan kepada setiap calon dan tidak hanya satu calon. Jangan lupa untuk request program yang bisa menguntungkan bisnis perusahaan Anda ke masing-masing calon yang bertanding.

Agar keberadaan Anda tidak terendus kompetitor maupun masyarakat, request-lah program yang berbeda antara satu calon dan calon yang lain.

Misalkan untuk pasangan A, Anda bisa memesan program kredit HP untuk masyarakat dengan uang muka 0 persen. Adapun untuk pasangan B, Anda bisa memesan program pembangunan MCK besar-besaran.

Di situ, perusahaan Anda bisa menjadi supplier untuk program-program yang dijalankan pasangan calon yang menang. Sehingga, siapa pun yang menang, perusahaan Anda tetap untung.

4. Perbanyak acara seremonial

Setiap pejabat, entah itu menteri, dirjen, bupati, wali kota, gubernur, hingga petinggi aparat keamanan butuh panggung untuk eksis. Dalam arti, mereka ingin terlihat benar-benar bekerja.

Dirjen ingin dilihat menteri. Menteri ingin terlihat bekerja oleh presiden. Aparat keamanan ingin dilihat rajin oleh atasannya agar dapat promosi jabatan. Gubernur, bupati dan wali kota ingin terlihat serius bekerja di depan rakyatnya agar terpilih kembali.

Ya, para pejabat butuh panggung. Kalau tidak punya panggung, mereka akan mencarinya. Baik melalui cara-cara yang positif maupun negatif.

Maksudnya, kegiatan yang positif adalah menggelar sejumlah acara meskipun manfaatnya tidak ada. Untuk kegiatan negatif, berusaha mencari kesalahan pihak lain agar terlihat seperti pahlawan.

Sebagai pengusaha, berilah ruang untuk para pejabat tersebut. Bisa berupa kunjungan pabrik, atau mungkin dialog dengan pelaku usaha UMKM yang menjadi mitra bisnis perusahaan Anda.

Melalui cara ini, perusahaan Anda akan ikut terangkat dan hubungan dengan para pejabat menjadi lebih erat.

Coba sekarang melihat nama perusahaan Anda. Apakah nama perusahaan Anda mengandung anasir nama dari kelompok oposisi pemerintah, entah itu partai maupun ormas? Kalau ya, coba sekarang mulai pikirkan untuk diganti.

Diganti dengan nama apa? Ya, pokoknya diganti dengan nama yang membuat kelompok berkuasa senang. Di sini Anda bisa memilah sendiri nama-nama yang setidaknya membuat penguasa nyaman.

Semisal--sekali lagi semisal--saat ini nama perusahaan Anda adalah PT Tiga Tiang Sejahtera. Ini ada baiknya segera diganti agar lebih kekinian.

Karena dari kata-kata tersebut, ada satu kata yang mungkin membuat penguasa kurang nyaman: "Sejahtera". Untuk itu, pilihan yang bisa diambil yakni mengubah nama perusahaan menjadi PT Tiga Tiang Perjuangan.

Kalaupun dirasa masih belum sreg, kata "Tiga" juga boleh dihilangkan. Karena angka 3 menjadi sangat sentimentil selepas Pilkada DKI Jakarta. Sehingga, nama baru perusahaan yang mungkin bisa dipilih adalah PT Lima Tiang Perjuangan.

Ini adalah alternatif. Konsekuensinya, setiap lima atau sepuluh tahun, Anda harus bersiap mengubah nama perusahaan Anda. Kalau Anda tidak keberatan dengan itu, tidak masalah.

Akan tetapi jika keberatan, Anda mungkin bisa mengubah nama perusahaan dengan nama yang lebih netral. Dengan cara ini, perusahaan Anda tidak akan lagi dituding memihak kelompok tertentu.

Demikian tips singkat berbisnis di Indonesia. Sekali lagi Anda harus ingat, jangan terlalu "lurus" dalam berbisnis. Bagaimanapun, keberhasilan menjalankan bisnis di Indonesia tak hanya ditentukan oleh lembar-lembar kertas perizinan.