Pemerintah Diminta Serius Tangani Hilirisasi Mineral Logam

Setelah mewajibkan pembangunan smelter, pemerintah malah memberikan kelonggaran ekspor mineral terbatas kepada beberapa perusahaan.

Perusahaan yang sudah membangun smelter atau pemurnian, akhirnya mengalami kerugian materi. Pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran juga tak terhindarkan.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menyatakan, pada awal bulan lalu Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM memberi rekomendasi ekspor bijih nikel kepada dua perusahaan.

Rekomendasi tersebut diduga cacat prosedur. Yusri menyatakan, seharusnya rekomendasi ekspor bijih nikel dan bausit diberikan apabila perusahaan telah menyerahkan dokumen studi kelayakan yang lengkap serta dinyatakan layak oleh tim penilai (verifikator) independen serta disetujui pemerintah.

“Tanpa hal tersebut maka dianggap ilegal,” kata Yusri dalam pernyataannya, Minggu (30/7/2017).

Menurut Yusri, ia telah mencoba untuk menanyakan perihal perusahaan mana saja yang mendapat rekomendasi ekspor, termasuk berapa kuota ekspor yang diizinkan.

Sayangnya, sejumlah pejabat ESDM yang dihubungi Yusri, justru menjawab secara gamblang dan lugas.

Agar terang-benderang, Yusri meminta KPK untuk pro aktif melakukan tindakan pencegahan terhadap adanya dugaan praktik penyimpangan dalam verifikasi rekomendasi ekspor yang telah dikeluarkan oleh Ditjen Minerba.

Dikatakan Yusri, verifikasi soal kemajuan pembangunan smelter ke lapangan oleh KPK menjadi sangat penting sebagai bagian pencegahan, karena adanya potensi dugaan praktik manupulatif soal progress pembangunan smelter.

Yusri menambahkan, apabila ekspor mineral logam mentah tidak segera dihentikan oleh pemerintah, maka Indonesia akan tercatat dalam sejarah sebagai negara yang gagal melakukan hilirisasi industri sumber daya alam.

“Terpenting lagi tidak adanya kepastian hukum bagi investor smelter yang sudah berinvestasi,” jelas Yusri.