Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, ini merupakan kali pertama penyelenggaraan IDF dan direncanakan akan diselenggarakan tiap tahunnya dengan mengangkat isu-isu kekinian.
"Tentunya pemerintah tidak bisa menyelesaikan isu sendirian, tetap perlu keterlibatan pihak luar, apakah NGO, akademisi, dunia usaha, dan lain-lain. Kami ingin tahu apa masukan mereka dan barangkali ada terobosan apa yang mereka lakukan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2017).
Rencananya, IDF akan diselenggarakan pada 9-10 Agustus 2017, di Hotel Westin, Jakarta Selatan. Adapun isu kekinian yang diangkat pada penyelenggaraan IDF tahun ini adalah permasalahan ketimpangan antar kelompok pendapatan dalam masyarakat.
Dia menjelaskan, selama ini, tidak ada forum khusus yang melibatkan stakeholders untuk merumuskan penyelesaian masalah tertentu. Bambang berharap, para stakeholders terkait dapat berkontribusi dalam forum ini.
"Bappenas sebagai institusi yang bertanggungjawab agar jalannya perencanaan makin baik, tepat sasaran, dan bisa sesegera mungkin menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi tentunya harus paham tentang isu pembangunan yang perlu diprioritaskan, apa yang perlu dicarikan jalan keluarnya," kata Bambang.
Dia menjelaskan, pemerintah tengah berupaya mengurangi ketimpangan. Tidak sekadar hanya menurunkan gini ratio, namun juga menginginkan pertumbuhan yang lebih baik dan berkualitas serta sustainable.
Pertumbuhan ekonomi, lanjut dia, tak bisa berkelanjutan jika tidak memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan.
"Inequality ini sangat bisa berpengaruh dari segi sosial. Apalagi pemerintahan Pak Jokowi berkeinginan inequality jadi prioritas pembangunan tahun ini dan tahun depan," kata Bambang.
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/05/140000126/indonesia-development-forum-forum-mencari-solusi-atasi-ketimpangan