Daya Beli Melambat, Pengusaha Minta Pemerintah Jangan Berpolemik

Salah satunya dengan tidak berpolemik atau mengeluarkan statement yang memberikan dampak negatif terhadap perkembangan usaha di Indonesia terlebih saat ini sedang terjadi perlambatan daya beli konsumen.

"Jika ditanya ke teman-teman (pengusaha) di lapangan semua resah dengan statement-statement pemerintah," ujar Hariyadi kepada Kompas.com, Minggu (6/8/2017).

Menurut Hariyadi, sebaiknya pemerintah berfikir fokus untuk membuat ketenangan dalam dunia usahaa dan tidak mengeluarkan statement-statement yang bernada mengancam dan berdampak pada dunia usaha.

Dia menambahkan, salah satu contoh statement yang menjadi perhatian pelaku usaha adalah yang berkaitan dengan masalah pajak kemudian persoalan terkait perdagangan setelah kasus beras yang menimpa PT Indo Beras Unggul.

"Seperti gijzeling pajak atau orang disandera karena tidak bayar pajak, semua orang juga tahu kalau itu sudah mengarah ke pidana dan wajib pajaknya bandel tidak mau bayar ya di sandera dan ngapain harus diekspos lagi itu kan tidak perlu," kata Hariyadi.

Selain itu kasus yang berkaitan dengan perdagangan beras, menurut Hariyadi, pemerintah seharusnya bekerja dan menuntaskan masalah yang ada dan tidak membiarkan isu-isu negatif yang menghambat dunia usaha berkembang.

"Kemarin itu satgas pangan yang perkara kasusnya PT IBU, kalau memang benar (bersalah) ya sudah di investigasi tidak usah over ekspos kalau isinya narkoba saya setuju tapi ini belum tentu salah," tambahnya.

Menurutnya, kedepan pemerintah untuk lebih fokus menyelesaikan masalah dan tidak mengeluarkan statement yang menganggu psikologis pasar dan bisa mendorong agar data beli konsumen kembali menggeliat agar mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi.