Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Menteri Eko: Masih Main-main dengan Dana Desa, Segera Kami Tangkap!

JAKARTA, KOMPAS.com – Munculnya sejumlah dugaan kasus korupsi terkait dana desa yang melibatkan pejabat daerah membuat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo geram. Ia memastikan, perangkat desa yang terbukti terlibat penyelewengan akan langsung dipecat.

"Bulan madu sudah selesai. Kalau kemarin (lalu masih) diingatkan terus, tidak lagi sekarang. Kalau masih macam-macam lagi dan main-main, (segera) kami tangkap,” ujar Eko setelah koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri seperti dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (10/8/2017).

Dalam kesempatan itu, Eko menjelaskan bahwa pada 2016, pihaknya telah mendapat laporan pengaduan masyarakat terkait korupsi dana desa sebanyak 932 pengaduan.

Dari jumlah itu, 200 laporan di antaranya diserahkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan 167 diserahkan kepada kepolisian. Sisanya, merupakan laporan terkait permasalahan administrasi.

Untuk tahun ini, lanjutnya, laporan pengaduan yang diterima sebanyak 300 pengaduan. Saat ini Satgas Dana Desa masih terus memantau.

Latar belakang pendidikan

Meskipun jumlah angka saat dikalkulasi terlihat banyak, Eko menuturkan bahwa jumlah tersebut sebenarnya tak terlalu besar mengingat jumlah penerima dana yang mencapai 74.910 desa.

Namun, ia tetap melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dana desa.

"Tentu kami tidak bisa menerima satu kesalahan pun. Persoalan itu (penyelewengan dana desa) adalah persoalan penanganan korupsi. (Solusinya) Ya (harus) kami tangani," tambahnya.

Eko mengakui bahwa 40 persen kepala desa di Indonesia saat ini hanya berlatarbelakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Aan tetapi, kata dia, seharusnya hal itu tidak jadi alasan untuk meragukan kemampuan desa dalam mengelola dana.

"Kenyataannya, mereka (kepala desa) bisa belajar. Kalau kita lihat dana desa pada 2015 sebanyak Rp 20,8 triliun hanya terserap 82 persen. Pada 2016, nilainya dinaikkan oleh Presiden sebesar Rp 46,98 triliun. Angka penyerapan (otomatis) naik dari 82 persen menjadi 97 persen. Mereka belajar dan selalu kami kasih pendampingan," paparnya.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, ia telah sepakat untuk melakukan penguatan aparatur desa. Menurutnya, peningkatan kualitas aparat desa jauh lebih penting dibandingkan harus mempermasalahkan ijazah pendidikan.

"Soal ijazah tidak menjadi alasan. Sebab, Kepala Desa dipilih langsung oleh masyarakat," lanjutnya.

Hal yang lebih penting, kata Tjahjo, dia mampu untuk melakukan, menggerakkan,  dan mengorganisir masyarakat desanya. Selain itu, mampu menyusun perencanaan dengan baik, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa.

“Itu saja intinya,” kata dia.

Tjahjo mengaku, saat ini tengah berbagi tugas dengan Kementerian Desa PDTT dalam menangani desa. Pihaknya akan fokus pada penguatan aparatur desa, sedangkan Kementerian Desa PDTT fokus pada perencanaan, pembangunan, dan evaluasi pembangunan.

"Urusan desa ini (sebenarnya) bukan tanggung jawab Kementerian dalam negeri dan Kementerian Desa PDTT, melainkan Bupati," katanya.

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/10/201934126/menteri-eko--masih-main-main-dengan-dana-desa-segera-kami-tangkap-

Terkini Lainnya

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke