Venezuela Selangkah Menuju Default, Pelajaran Apa yang Kita Petik?

Pembayaran utang ini harus segera dilakukan setelah pada pekan lalu Venezuela mengalami banyak hal penting terkait aksi pemerintahan Presiden Nicolas Maduro kepada para pimpinan oposisi.

Sebelumnya, Para pengamat menilai, Venezuela akan melakukan pembayaran kepada pemegang obligasi. Hanya saja, negara ini memiliki utang jatuh tempo lainnya dalam waktu dekat.

Kemungkinan Venezuela mengalami gagal bayar alias default sangat besar jika perekonomian negara ini belum juga membaik dan Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru terhadap Venezuela, misal sanksi energi.

(Baca: Juli 2017, Inflasi Venezuela Tembus 248,6 Persen)

Lantas, apa arti default sebuah negara dalam konteks perekonomian?

Ahli hukum bisnis Giovanni Mofsol Muhammad, Partner dan Praktisi Hukum di Hanafiah Ponggawa & Partners (HPRP) memberikan penjelasannya sebagai berikut.

Menurut dia, seperti diketahui, saat ini Venezuela sedang mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi. Lembaga keuangan internasional International Monetary Fund (IMF) memperkirakan inflasi di negara ini bisa mencapai 700 persen.

Penyebab kenaikan inflasi ini adalah karena turunnya harga minyak. Venezuela merupakan negara yang sangat bergantung pada harga minyak.

Penyebab lainnya yakni ketidakstabilan politik dalam negeri dan krisis pangan. Hal-hal itu merupakan sebagian penyebab yang mungkin akan membuat Venezuela default.

Tahun ini Venezuela juga diperkirakan memiliki total utang lebih dari 6 miliar dollar AS. (Baca: Selangkah Lagi, Negara Kaya Minyak Venezuela Menuju Default)

Kondisi ekonomi Venezuela tersebut tentu sangat mengurangi kemampuan membayar utang negara tersebut yang pada akhirnya dapat menyebabkan default (gagal bayar).

Jika Venezuela default ke salah satu kreditornya, hal tersebut dapat menyebabkan default-nya utang Venezuela kepada kreditor-kreditor lainnya, yang membuat kewajiban-kewajiban Venezuela jatuh tempo segera.

Kondisi tersebut akan menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Venezuela menurun.

"Kepercayaan pada lembaga keuangan menurun yang biasanya akan disertai oleh rush (pengambilan uang cash secara besar-besaran) oleh masyarakat sehingga dapat menyebabkan sistem keuangan di Venezuela kolaps," tulis Giovanni kepada Kompas.com.

Apa arti konsep default?

Giovanni menjelaskan bahwa pada dasarnya konsep default adalah suatu keadaan dimana debitor tidak mampu membayarkan hutang baik utang pokok maupun bunganya secara penuh kepada Kreditor sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan.

Tidak ada perbedaan antara konsep default bagi suatu negara ataupun entitas privat seperti perusahaan.

Namun bedanya dalam hal Negara yang default, multiplier effect lebih banyak, artinya dapat menyebabkan kolapsnya sistem keuangan negara tersebut.

Misal, hilangnya lapangan pekerjaan yang bisa menyebabkan terjadinya kerusuhan, kudeta atas pemerintahan, dan hal-hal lainya yang biasanya menyertai keadaan ekonomi yang buruk dari suatu negara.

Apa penyebab umum default suatu negara?

Dalam kasus-kasus default suatu negara di masa lalu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan default tersebut.

Misal, menurunnya nilai mata uang nasional terhadap mata uang asing. Ini terjadi di Meksiko pada tahun 1994. Pada saat itu, Meksiko mengalami default karena menurunnya nilai mata uang Peso terhadap dolar Amerika Serikat.

Sedangkan di saat yang sama, mereka harus membayar utangnya dengan mata uang dolar Amerika Serikat.

Penyebab lainnya, negara hanya mengandalkan satu sumber penghasilan untuk menyokong APBN-nya. Seperti halnya Venezuela yang hanya mengandalkan minyak, sehingga rentan akan akibat penurunan harga minyak.

Selain itu, adanya mis-match antara sumber pendanaan negara yang bersifat jangka pendek, namun digunakan untuk mendanai kebutuhan yang return-nya bersifat jangka panjang. Misal, mendanai pembangunan infrastruktur.

Begitupula dengan pinjaman yang digunakan untuk tujuan yang tidak produktif sehingga pada akhirnya menyulitkan negara untuk menghasilkan pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk membayar hutang.

Apa yang terjadi pasca-default?

Giovanni memaparkan, default negara dengan default entitas privat memiliki implikasi yang sedikit berbeda.

Sebagai contoh di Indonesia untuk default pada perusahaan ada lembaga pengadilan niaga yang bisa memaksakan likuidasi asset perusahaan untuk dibayarkan kepada Kreditor.

Namun untuk kepailitian negara, tidak ada lembaga yang bisa memberikan keputusan atau penyelesaian terhadap kepailitian tersebut.

Hal yang sering dilakukan oleh negara-negara default adalah restrukturisasi dikarenakan sangat sulit bagi Kreditor untuk menguasai aset dari suatu atau memaksa suatu negara untuk menjual asetnya dalam rangka pembayaran utang.

Kreditor tidak bisa serta-merta melanggar kedaulatan suatu negara dan melakukan invansi untuk menyita aset dan hal paling memungkinkan adalah menyita aset negara tersebut yang ada di negara lain.

Namun ada beberapa kasus default negara seperti di Mesir, Turki, Chili, di mana kreditor dapat meminta untuk menguasai aset-aset tambang negara terkait sebagai pelunasan dari utang terkait.

Hal-hal tersebut akan sangat bergantung pada kesepakatan negara terkait dengan para kreditornya.

Hal merugikan lainnya adalah memberikan reputasi yang buruk atas kemampuan membayaran suatu negara sehingga menyulitkan suatu negara untuk memperoleh hutang di masa depan.

Di masa lalu default bahkan bisa menyebabkan perang antara negara kreditor dengan negara debitor seperti kasus Inggris yang menyerang Mesir pada tahun 1882 walaupun hal tersebut terjadi sebelum berdirinya PBB.

Apakah Indonesia bisa alami default?

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dari UU keuangan negara disebutkan defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dari PDB dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 persen dari PDB.

Menurut data kementerian keuangan saat ini rasio utang terhadap PDB pada tahun 2016 adalah 27,9 persen. (Baca: Sri Mulyani: Kenapa Takut Utang? Harta Kita Banyak)

Menurut ketentuan yang berlaku maka jumlah utang yang diambil oleh Pemerintah Indonesia saat ini secara hukum sah-sah saja karena belum melewati threshold 60 persen tersebut.

Diharapkan dengan adanya threshold tersebut, Indonesia akan dapat menggunakan hasil dari PDB tersebut untuk menutup utang-utang yang jatuh tempo.

Namun Indonesia tetap perlu berhati-hati dalam belanja infrastrukturnya, harus lebih memfokuskan pembangunan infrastruktur yang dapat menggerakan ekonomi dengan cepat, sehingga dapat meningkatkan PDB dengan cepat pula.

Dan, mungkin juga harus mendiversifikasi porsi belanja terbesarnya tidak hanya di infrastruktur tapi juga di bidang-bidang lain yang dapat menggerakan ekonomi lebih cepat.

"Terutama yang dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat dengan cepat meningkatkan cadangan devisa negara," pungkas Giovanni.