Indonesia Merdeka dalam Studi Masa Depan

Di sisi lain, visi Indonesia 2045 sebagai tonggak seabad Indonesia merdeka telah dikumandangkan di mana-mana.

Sayangnya, kadang kita lupa bahwa memori sosial bangsa ini cukup pendek. Tak perlu sampai 2045, banyak masalah politik, ekonomi, korupsi, HAM, lingkungan hidup dari tahun-tahun sebelumnya yang menumpuk. Sampai-sampai salah satu stasiun televisi membuat program khusus, "Melawan Lupa". Ya, untuk mengingatkan bangsa ini soal pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Memori sosial yang pendek itu membuat Indonesia seringkali gagap masalah. Biasanya kita selesaikan masalah dengan cara tambal sulam. Sulam di sana, sulam di sini. Tentu ini ironi bagi negeri yang telah berumur 72 tahun.

Bila kita ketik "Indonesia Futures Studies" atau "Studi Masa Depan Indonesia" nyaris tak ditemukan di laman awal mesin pencarian. Beberapa kajian masa depan tentang Indonesia justru muncul dari kampus-kampus Australia, Singapura, Inggris dan lainnya. Di Indonesia sendiri, miskin.

Lalu, bagaimana kita melalui Indonesia 2045 dengan sebaik-baiknya di zaman yang penuh turbulensi dan disruptif di sana sini?

Sinyal masa depan

Sejak tahun 2015, kabar Indonesia akan mengalami krisis air pada 2040 sudah santer. Penyebabnya cuaca ekstrem. Peneliti dari Indonesia Water Institute mengatakan kita membutuhkan 4.000 waduk bila tak ingin bernasib seperti Afrika. Ia memberi contoh Jepang yang memiliki 3.000 waduk, Amerika 6.666 buah, dan Indonesia hanya 284 waduk.

Selain air, di masa depan Indonesia juga akan mengalami krisis energi. Yang paling cepat adalah minyak bumi, diprediksi hanya sampai maksimal 16 tahun mendatang.

Gas bumi akan habis 30 tahun ke depan, sedangkan batu bara 100 tahun mendatang (Katadata.co.id, 2016). Habisnya beberapa energi fosil yang tak terbarukan itu adalah sebuah keniscayaan. Masalahnya, apakah kita telah menyiapkan sekenario alternatifnya?

Tak luput juga beberapa peneliti mengatakan Indonesia rawan krisis pangan pada 2025 mendatang. Sinyal itu telah muncul sejak 2009 pada Symposium Internasional Agricultural Engineering Toward Sustainable Agriculture in Asia.

Peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan, krisis pangan mengintai karena sediaan lahan pertanian makin menyempit berbanding terbalik dengan pertambahan jumlah penduduk.

Dari segi demografi, Indonesia memiliki bonus usia produktif pada rentang 2020-2030 mendatang. Bonus itu berupa 70 persen penduduk negeri ini berusia produktif.

Dalam aplikasi online proyeksi demografi, Population Pyramid, bonus itu masih nampak sampai 2045. Tentu saja bisa menjadi berkah atau sebaliknya bilamana ketersediaan lapangan kerja dan penciptaan kerja berjalan lambat. Bonus demografi bisa membuat tingkat persaingan makin sengit.

Di sisi lain kita perlu melihat struktur pelaku ekonomi yang didominasi usaha mikro dan kecil mencapai 96,71 persen yang menyerap 107 juta tenaga kerja (2016).

Konsekuensi lain dari penduduk yang terus bertambah adalah soal sampah. Menurut penelitian Greeneration (2016), satu warga Indonesia rata-rata mengonsumsi 700 kantong plastik per tahun. Jumlah totalnya tentu akan besar sekali.

Menurut laporan Kompas pada tahun yang sama, satu provinsi seperti Aceh bisa menghasilkan 200 ton sampah per hari. Bila sebagiannya plastik, kita perlu berpikir tentang waktu urainya yang mencapai 20 tahun. Atau bila masuk ke laut, itu akan berbahaya bagi ikan dan sejenisnya.

Februari 2017 lalu, Kementerian Maritim menyatakan bahwa Indonesia Darurat Sampah. Ini karena tren timbunan sampah naik dari 11 persen pada 2005 menjadi 15 persen pada 2015 dan sebagiannya masuk ke laut.

Dalam bidang ekonomi, pada 2045, PDB Indonesia diprediksi mencapai 9,1 triliun dollar AS dengan pendapatan perkapita 29.000 dollar AS. Capaian itu akan membuat Indonesia sebagai negara terbesar ke-4 di dunia. Hal itu dengan mengandaikan tingkat pertumbuhan ekonomi riil di angka rata-rata 6 persen.

Yang perlu diperhatikan, bagaimana pertumbuhan ekonomi yang ekstensif itu tak diikuti dengan kesenjangan sosial-ekonomi yang menganga dan hasil struktur yang timpang.

Struktur timpang itu terlihat dari laporan Bank Dunia pada 2015 lalu di mana 1 persen orang terkaya negeri ini menguasai 50,3 persen kekayaan bangsa ini.

Dalam konteks itu, kita perlu menyiapkan arsitektur demokrasi ekonomi Indonesia masa depan, di mana ada peran negara, pasar, serta komunitas masyarakat.

Tren di negara-negara maju, perimbangan kekuatan mulai beralih dari pasar ke komunitas. Di Eropa, Amerika, dan Australia, misalnya, sektor ketiga (third sector) dengan aneka rupa model: koperasi, yayasan, perusahaan sosial, bisnis sosial, komunitas mutual dan lain sebagainya berkembang pesat.

Kita perlu membuat peta jalan sehingga akan terlihat jelas kapan waktunya ekonomi itu benar-benar diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Studi masa depan

Kondisi-kondisi di atas akan menjadi masalah sampai batas waktu tertentu saat semua variabel atau faktor-faktornya tercukupi. Kondisi itu bisa kita katakan sebagai masalah manakala kita menghadapinya tanpa persiapan.

Berbeda halnya bila kondisi tersebut secara aktif kita rencanakan dan arahkan, maka akan kita sebut sebagai pembangunan. Ini menunjukkan bahwa perspektif sangat menentukan bagaimana kita menghadapi sebuah isu.

Dalam konteks seperti itu, Futures Studies menawarkan cara pandang yang lebih kreatif-preventif. Dengan membangun perspektif masa depan, apa-apa yang akan terjadi di 25 atau 50 sudah kita rencana-arahkan.

Bahkan bila muncul dampak, maka juga ada cukup waktu untuk mengelola, meminimalisir bahkan meniadakannya. Futures Studies merupakan kajian untuk meramalkan kondisi-kondisi di masa depan.

Sebagai studi peramalan, Futures Studies tak hanya membaca segala kemungkinan di masa depan (possible futures). Namun juga menganalisis apa yang paling mungkin terjadi (probable futures) sampai masa depan seperti apa yang diharapkan (preferable futures).

Dengan perspektif seperti ini, kita selalu diajak untuk berpikir jangka panjang, makroskopik serta imajinatif. Tanpa imajinasi kreatif, kita tak akan mampu menghasilkan preferable futures sebagai potret ideal Satu Abad Indonesia.

Di dunia, kajian Futures Studies sudah berkembang sejak 1902 sampai terbentuknya World Futures Studies Federation (WFSF) pada 1973. Di Asia Pasifik, kajian itu juga berkembang pesat baik di kampus atau lembaga-lembaga independen lainnya.

Dalam federasinya negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Filipina, Sri Lanka, Singapore, Malaysia, India, Taiwan, Thailand dan China tergabung di dalamnya.

Sayangnya per tahun 2015, nama Indonesia belum muncul sebagai anggotanya. Itu menandakan kita kurang menaruh minat besar pada kajian masa depan.

Padahal fenomena disruptive innovation, yang di Indonesia ditandai dengan munculnya ojek dantaksi online, aplikasi fintech dan lainnya, telah diramalkan sejak 1995 oleh sarjana Amerika, Clayton M Christensen.

Hasilnya bisa dilihat seperti ojek dan taksi online yang massif sejak 2010 lalu, yang membuat kita gagap.

Di awal-awal, saat turbulensi terjadi antarpelaku ekonomi (offline dan online), negara justru berlindung di balik argumen tiadanya payung hukum. Padahal yang semacam itu harusnya bisa diantisipasi 5 tahun sebelumnya.

Itu sepenggal contoh bagaimana peristiwa hari ini sesungguhnya sudah teramalkan 15 tahun sebelumnya. Sayangnya, kita alpa.

Proyek masa depan

Di beberapa negara atau lembaga yang memiliki proyek studi masa depan, mereka secara aktif membangun simpul partisipasi publik.

Beberapa contoh sebutlah www.goboston2030.org, www.sdsegypt2030.com, www.chinafile.com, www.canada2030.ca, www.ayandeban.com, www.futureofsingapore.org, www.youthfutureproject.org, www.thevenusproject.com.

Tujuannya adalah sebagai kanal informasi dan partisipasi soal visi kota, negara, dunia di 20 atau 30 tahun yang akan datang. Belajar dari itu, kita membutuhkan kanal sejenis agar warga bisa ikut membayangkan bagaimana wajah Indonesia di tahun 2045.

Visi Indonesia 2045 harusnya menjadi momentum bagi negeri ini untuk menyeriusi kajian masa depan. Kampus-kampus perlu membuka program studi atau jurusan kajian masa depan.

Lembaga-lembaga independen perlu gunakan perspektif masa depan dalam penyusunan kertas kebijakan. Lalu generasi milenial perlu mengembangkan cara berpikir baru yang lebih kreatif-preventif. Dan tentu saja, pemerintah seperti Bappenas/Bappeda perlu membuat kebijakan yang berjangka panjang.

Mari kita bayangkan bila tanah-tanah mulai habis untuk pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah harus mulai membuat kebijakan perumahan vertikal alih-alih horizontal. Sawah makin mengecil karena land grabbing, sampah dan limbah yang mencemari tanah dan air serta potensi kemacetan akibat grojogan kredit motor atau mobil murah yang tak selaras dengan panjang ruas jalan. Dan, lain-lain dan sebagainya.

Daya tampung yang terbatas berbanding terbalik dengan pertambahan penduduk akan membuat trade off bila sekedar tambal sulam kebijakan.

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah wawancara di Jakarta Globe pada  2011 mengatakan akan menjadi part-time futurologist selepas tak menjabat.

Saya pikir, orang-orang seperti saya yang bekerja sehari-hari di koperasi serta orang dengan latar belakang pekerjaan apa pun bisa ikut mengkaji masa depan secara paruh waktu.

Internet memungkinkannya, lebih-lebih bagi generasi Y dan Z mendatang. Manfaatnya paling tidak kita bisa meramalkan bagaimana perkembangan masa depan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan di rumah dan ruang kerja masing-masing.