Sri Mulyani: Perundingan dengan Freeport Tidak Mudah

"Perundingan ini tidak mudah," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Menurut perempuan yang kerap di sapa Ani itu, baik Freeport dan pemerintah sama-sama saling beradu argumen untuk mencapai satu titik temu kesepakatan. Namun hal itu bisa dilalui setelah proses perundingan yang panjang.

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Ignasius Jonan juga mengakui perundingan dengan Freeport tak mudah.

(Baca: Freeport Bersedia Bayar Setoran Lebih Besar ke Indonesia)

Perundingan dimulai pada awal 2017 dan pada 3-4 bulan terakhir, perundingan itu semakin diintensifkan.

Sejumlah kesepakatan yang disetujui Freeport terdiri dari 4 poin yaitu bersedia melepas 51 persen saham ke Indonesia, membangun smelter, membayar setoran lebih besar ke Indonesia.

Selain itu, Freeport juga menyatakan diri bersedia mengubah kontrak karya jadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pemerintah berharap agar semua dokumen terkait kesepatakan dengan Freeport bisa rampung pekan ini.

(Baca: Sepakati 4 Poin Negosiasi, Freeport Bisa Beroperasi hingga 2041)

Pasalnya, Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoRan Inc Richard Adkerson sedang berada di Jakarta.

Seperti diketahui, kontrak PT Freeport Indonesia meminta perpanjangan operasi pasca berakhirnya kontak karya (KK) pada 2021. Namun pemerintah memberikan sejumlah syarat kepada Freeport.

Syarat itu meliputi perubahan status KK ke IUPK, divestasi atau pelepasan 51 persen saham ke Indonesia, fan membangun pabrik pengolahan atau smelter.

Setelah berunding sejak awal 2017, Freeport akhirnya sepakat untuk menyetujui syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah.

(Baca: Freeport Bersedia Lepas 51 Sahamnya ke Indonesia, Ini Sebabnya)