Comot 51 Persen Saham Freeport, Siapa di Garis Terdepan?

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Ignasius Jonan mengungkapan, pemerintah pusat ada digaris terdepan mengambil alih 51 persen saham Freeport.

"Kalau pemerintah pusat hendak mengambil saham ini, dan sepakat dengan Pemda, maka akan menunjuk sebuah lembaga," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Menurut Jonan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 1 Tahun 2017 sudah mengatur urutan hak pembelian saham perusahaan tambang pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pemerintah pusat menjadi yang terdepan disusul pemeritah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan terakhir yakni badan usaha swasta nasional.

Di dalam PP Nomer 1 Tahun 2017 juga disebutkan bila pemerintah pusat tidak bersedia membeli saham perusahaan tambang, maka sahamnya akan ditawarkan kepada pemerintah daerah.

Menyusul selanjutnya ke BUMN, BUMD, dan swasta nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani belum mau mengungkapan apakah pemerintah pusat sudah memiliki alokasi dana atau belum untuk mengambil alih 51 persen saham Freeport.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, ketentuan proses divestasi saham Freeport masih akan dibahas.

Bukan tak mungkin, pembicaraan soal divestasi saham Freeport juga melibatkan pemerintah daerah setempat yaitu Papua.

"Teknik dan mekanismenya nanti karena yang memiliki hak (terdepan) adalah pemerintah pusat, jadi kami kordinir nanti," kata Sri Mulyani.

Pemerintah pusat sendiri masih akan melakukan kalkulasi secara internal terkait kemungkinan mengambil alih 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Saat ini, pemerintah pusat sudah memiliki saham di PT Freeport Indonesia.

Namun persentasenya masih kecil yakni 9,36 persen saja. Di luar pemerintah pusat, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah jauh-jauh hati menyatakan siap mengambil alih 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Meski begitu, Direksi Inalum menyerahkan keputusan itu kepada pemegang saham mayoritas yakni pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN.