Lima Langkah Pemerintah Atasi Ketimpangan Sosial

KOMPAS.com - Ketimpangan ekonomi dan sosial masih terjadi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah melancarkan utamanya lima strategi sebagai bentuk intervensi demi langsung menjangkau 40 persen penduduk miskin.

Dalam 7 tahun terakhir, ekonomi Indonesia tumbuh cukup kuat dengan rerata pertumbuhan 5,64 persen. Sayangnya, angka kemiskinan belum mampu diturunkan secara signifikan.

Gini rasio pun tercatat masih tinggi, yakni pada Maret 2017 sebesar 0,393. Tingginya ketimpangan itu disebabkan booming harga komoditas sejak 2006-2011. Lantaran itulah kuat asumsi, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati 10-20 persen kelompok dengan penghasilan teratas.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menegaskan pemerintah ingin kualitas hidup rakyat Indonesia semakin meningkat. Pemerintah tidak berpuas diri meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 68,90 di tahun 2014 menjadi 70,18 di tahun 2016.

"Kita juga harus terus berupaya menekan ketimpangan pendapatan, yang saat ini Indeks Gini Rasio bisa kita turunkan dari 0,414 pada September 2014 menjadi 0,393 pada Maret 2017," kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR-RI 2017 di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Baca: Presiden: Ketimpangan Ekonomi Harus Ditekan

Jokowi optimistis pemerataan ekonomi yang berkeadilan dapat membuat bangsa Indonesia semakin bersatu. Pembangunan yang merata akan mempersatukan Indonesia.

“Pembangunan yang berkeadilan akan membuat kita semakin kuat dalam menghadapi persaingan global," katanya.

Strategi pertama yang dilakukan pemerintah terkait kesehatan anak usia 5 tahun ke bawah, khususnya terkait stunting (kurang gizi). Stunting dipandang memperparah kemiskinan sehingga harus diturunkan.

Kedua, soal bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Masih banyak warga tidak mampu yang belum tersentuh bantuan karena kurangnya sinkronisasi data.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah telah membuat basis data yang mendetail. Namun, data tersebut harus diverifikasi setiap tahun untuk menjamin keakuratan.

Untuk mewujudkan basis data yang akurat, pemerintah daerah mesti mendukung dengan mempermudah pemberian akte kelahiran maupun akte perkawinan. Sehingga, setiap keluarga memiliki kartu keluarga dan setiap warga negara memiliki nomor induk kependudukan.

“Kelengkapan administrasi itu diperlukan untuk pendataan. Pemerintah daerah perlu mempermudah pemberian hak setiap anak untuk memiliki akte kelahiran,” katanya dalam Forum Merdeka Barat 9, Jumat (8/9/2017).

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK Achmad Choesni mengatakan, data yang dikumpulkan pemerintah berdasarkan nama, nomor induk kependudukan (NIK), dan alamat.

Data tersebut diverifikasi langsung ke lapangan untuk mencegah perubahan data atau perpindahan penduduk.

Ketiga, soal peluang pekerjaan, karena pertumbuhan ekonomi didukung oleh penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah memprioritaskan untuk pendidikan vokasi untuk mengatasi persoalan pengangguran. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan lebih mudah diserap pasar tenaga kerja.

Direktur INFID Sugeng Bahagijo mengatakan, pemerintah perlu membuat proyeksi pasar kerja untuk 10 tahun mendatang. Terutama, prospek lapangan kerja di masa mendatang. Sehingga, pelatihan dan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di masa depan.

Keempat, menurunkan ketimpangan kekayaan. Selama ini, pendapatan pajak penghasilan masih didominasi oleh kalangan pekerja.

Sedangkan, pajak penghasilan orang pribadi belum optimal. Padahal, kalangan di luar pekerja seperti direksi, pengusaha, pemilik modal lebih besar kewajiban pajaknya dibanding para pekerja.

Strategi kelima, menciptakan wirausaha secara massal. Sebagai contoh yang terjadi di Asia Timur seperti Taiwan dan Korea, di mana kemiskinan diatasi dengan berwirausaha.

Tantangan pelaksanaan strategi itu adalah kerja sama dari berbagai pihak di internal pemerintahan. Selain itu, dukungan dari swasta khususnya dunia usaha dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan.