Pemerintah Targetkan Ketimpangan Terus Menurun

Berdasarkan data Kementerian PPN/ Bappenas per Maret 2017, tingkat pengangguran terbuka 5,4 persen dan ditargetkan turun pada 2018 menjadi 5,0-5,3 persen. Angka kemiskinan per Maret 2017 adalah 10, 64 persen dan ditargetkan turun menjadi 10 persen tahun depan.

Sedangkan, gini rasio tercatat 0,39 dan ditargetkan turun menjadi 0,38 pada 2018. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah 70,79 dan tahun depan ditargetkan meningkat menjadi 71,5.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, tingkat pengangguran terbuka tahun ini sebesar 5,33 persen atau sejumlah 7,14 juta orang merupakan yang terendah sejak krisis moneter 1998.

Pada 1998, tingkat pengangguran terbuka adalah 7,47 persen. Sedangkan, pada 2006 tingkat pengangguran terbuka mencapai puncaknya yakni sebesar 10,45 persen.

Baca: Lima Langkah Pemerintah Atasi Ketimpangan Sosial

Selain itu, angka kemiskinan tahun ini sebesar 10, 64 persen atau sejumlah 27, 77 juta orang, merupakan yang terendah sepanjang sejarah Indonesia. Pada tahun 70-an, angka kemiskinan sebesar 60 persen. Sementara, pada saat krisis moneter 1998, angka kemiskinan sebesar 20 persen.

“Kesejahteraan terus meningkat namun masih ada persoalan bagi penduduk miskin. Negara berupaya mengeluarkan masyarakat dari kondisi kemiskinan ekstrim,” ujarnya pada diskusi Forum Merdeka Barat 9 di kantor Kementerian Kominfo, Jumat (8/9/2017).

Ketimpangan menurun

Bambang mengatakan, gini rasio sebagai indikator ketimpangan menunjukkan pengurangan meskipun terjadi pelemahan pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir. “Pengurangan gini rasio karena ada program pemerintah yang serius untuk mengurangi ketimpangan,” katanya.
 
Ketimpangan cenderung naik ketika pertumbuhan ekonomi tinggi. Selama 2004-2012, Bambang melanjutkan, harga komoditas mengalami kenaikan (commodity boom) tetapi ketimpangan semakin besar.

Ketimpangan menurun pada saat krisis melanda ekonomi Asia dan meningkat kembali pada tahun 2000-an saat ekonomi makin pulih. Pada 2015, ketimpangan cenderung turun meskipun secara lambat.

“Growth belum diikuti pemerataan ekonomi, berbisnis, dan kesejahteraan. Maka dari itu, pemerintah harus lebih berfokus untuk menurunkan ketimpangan,” katanya.

Ketimpangan cenderung tinggi di perkotaan. Sebab, setiap kali terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, kelompok kaya yang memiliki modal yang mendapat manfaat terbesar.

Dengan demikian, pertumbuhan kekayaan dari kelompok paling kaya lebih cepat dibandingkan kelompok kelas menengah dan miskin. Padahal, jumlah penduduk terkaya di perkotaan hanya sebesar 20 persen.

Pertumbuhan kekayaan di perdesaan lebih merata dengan jumlah kelompok terkaya sebesar 25 persen. Sehingga, ketimpangan di perdesaan tidak terlalu besar dibandingkan perkotaan.

“Oleh karena itu, pemerintah berfokus mengurangi ketimpangan di kota-kota di Indonesia, kecuali Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

Pendorong terjadinya ketimpangan

Pemerintah menilai wilayah dengan kemiskinan dan kesenjangan tinggi membutuhkan strategi khusus. Namun, penurunan ketimpangan tidak selalu sejajar dengan penurunan kemiskinan.

Daerah yang berpenduduk miskin tinggi dengan kesenjangan tinggi yakni, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Menurut Bambang, ada sejumlah faktor pendorong ketimpangan. Pertama, terbatasnya akses terhadap pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, rumah, air bersih, sanitasi, dan listrik.

Kedua, terjadinya perbedaan besar pada kualitas pekerjaan. Masyarakat yang kurang terampil umumnya terjebak pada pekerjaan dengan produktivitas dan upah rendah. “Masyarakat yang kurang terampil susah untuk naik kelas sosial,” ujarnya.

Baca: Program Guru Garis Depan akan Dirombak

Ketiga, adanya perbedaan besar pendapatan dan aset antar-kelompok masyarakat. Kekayaan terkonsentrasi hanya pada sekelompok kecil masyarakat.

Faktor terakhir adalah ketiadaan jaring pengaman atau jaminan saat terjadi guncangan. Menurut dia, guncangan itu berupa hilang pekerjaan, sakit, kenaikan harga, dan bencana alam.

Untuk itu, pemerintah memberikan bantuan tepat sasaran bagi kelompok masyarakat miskin. Agar tepat sasaran, basis data yang akurat dibutuhkan. Data itu mesti diverifikasi setiap tahun.

“Data itu tetap harus dievaluasi, baik menambah data maupun verifikasi. Yang paling penting verifikasi dari waktu ke waktu, karena banyak orang yang rentan berubah statusnya,” katanya.

Pemerintah harus mengantisipasi adanya kelompok masyarakat yang belum atau tidak termasuk penerima bantuan, karena tidak memiliki data kependudukan yang lengkap. Kelompok lain yang kemungkinan belum tercover adalah masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang terisolasi.

“Pemerintah daerah harus mempermudah pemberian akte kelahiran dan dokumen kependudukan. Kelengkapan dokumen kependudukan akan membantu pendataan secara akurat,” ujarnya.

Selain itu, barang atau komoditas yang akan disalurkan dalam program bantuan tepat sasaran dalam bentuk bantuan non-tunai, juga harus dipastikan kesiapannya untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia.

“Sehingga, masyarakat yang memang terdata sebagai penerima bantuan tepat sasaran bisa mengakses bantuan non-tunai itu,” katanya.