Saat Kebiasaan Bank Indonesia Buat Anggota DPR Bingung...

Anggota Komisi XI dari Partai Gerindra Kardaya Warnika bahkan mendesak BI untuk menyuguhkan satu angka pasti asumsi makro agar Komisi XI bisa lebih mudah memutuskan asumsi makro di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

"Saya minta kepada BI menyampaikan angka karena kalau BI menyampaikan angkanya interval semua kami tidak bisa memakai angka itu sebagai pembanding," ujarnya saat rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Kardaya tak habis pikir mengapa BI kerap menyuguhkan asumsi makro ekonomi dengan interval. Hal ini dinilai justru angka yang sampaikan BI tidak detail padahal pemerintah sendiri berani mematok satu angka untuk asumsi makro 2018.

(Baca: Sri Mulyani: Asumsi Ekonomi Makro 2017 Realistis)

"Biasanya dalam membuat perkiraan ini pemerintah lebih general, lembaga seperti BI ini lebih detail. Ini malah terbalik yang harusnya detail jadi sangat general, sementara pemerintah berani menukik ke satu angka," kata Kardaya.

Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng juga menyindir kebiasaan BI itu. Menurutnya, akibat tidak berani menyebut angka pasti asumsi makro, BI jadi lembaga yang tidak pernah salah sebab realisasi asumsi makro selalu masuk interval BI.

"Jadi BI enggak pernah salah ini. Di jawab Pak Mirza (Deputi Gubernur Senior BI)," kata dia.

Mirza yang hadir mewakili Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam rapat dengan Komisi XI menjawab kritikan itu dengan menyebutkan angka-angka asumsi makro 2018.

BI memperkirakan ekonomi akan tumbuh 5,26 persen pada 2018. Adapun angka inflasi 3,3 persen dan nilai tukar rupiah ada di angka Rp 13.550 per dollar AS.

Sebelumnya, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi ada di interval 5,2 persen-5,6 persen, inflasi 2,5 persen-4,5 persen, dan nilai tukar rupiah dipatok sebesar Rp 13.300-Rp 13.500 per dollar AS.