Dana Endapan Uang Elektronik Dimungkinkan untuk Disalurkan Menjadi Kredit

Akan tetapi, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Bank Indonesia (BI) saat ini tengah mengkaji kemungkinan pemanfaatan dana tersebut.

Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo menyatakan, dana yang mengendap di uang elektronik tidak masuk ke dalam sisi dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Sehingga, dana tersebut tidak bisa digunakan untuk menyalurkan kredit.

"Itu yang sedang kami diskusikan bersama BI, karena itu belum dimasukkan ke dana pihak ketiga, masuk ke kewajiban segera," ujar Kartika di Menara Mandiri, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Kartika menyatakan, saat ini uang elektronik Bank Mandiri yang diedarkan mencapai 9,6 juta kartu. Uang elektronik Bank Mandiri yang beredar tersebut menyumbang 53 persen terjadap keseluruhan transaksi uang elektronik.

Menurut dia, dana endapan uang elektronik sebenarnya jumlahnya tidak terlalu besar. Akan tetapi, apabila dana tersebut bisa digunakan sebagai DPK, maka ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan perseroan.

"Kalau diperbolehkan sebagai DPK, bisa menjadi salah satu balancing dari revenue resources (sumber pendapatan) kita," tutur Kartika.

Sebelumnya, BI menyatakan, dana endapan uang elektronik masuk ke dalam sisi kewajiban segera dalam neraca bank. Dengan demikian, dana tersebut tidak bisa digunakan untuk menyalurkan kredit.

Kepala Pusat Program Transformasi BI Onny Widjanarko mengungkapkan, dana endapan uang elektronik merupakan sumber dana murah. Namun, dana itu bukan DPK yang kemudian bisa digunakan untuk menyalurkan kredit.

"Sumber dana murah tapi bukan DPK, kecuali pengendapannya segitu terus, aset manageable (terkelola dengan baik), itu bisa," ungkap Onny beberapa waktu lalu.

Menurut Onny, dana yang mengendap di uang elektronik merupakan dana jangka sangat pendek. Sehingga, dikhawatirkan akan menimbulkan ketidaksesuaian apabila digunakan untuk penyaluran kredit.