DKI Jakarta Batal Beli 2.000 Sapi, NTT Cari Mitra Lain

Menurut dia, pembatalan tersebut tidak berdampak mengurangi pasokan sapi yang didistribusikan ke berbagai daerah tujuan.

Menurut Dani, pasar terbuka di banyak tempat lain sehingga kalau ada pembatalan tidak akan berdampak dengan pasokan sapi ke luar NTT.

"Pembatalan pembelian sapi itu terkait masalah tender dari Perusahaan Daerah (PD) Dharma Jaya di Jakarta namun pengiriman sapi ke Jakarta itu bisa saja dilakukan perusahaan atau PD lainnya," kata Dani saat menghubungi Kompas.com, Rabu (27/9/2017).

(Baca: Stres, Bobot Sapi dari Bima Bisa Susut 30 Persen Sampai Tujuan)

Dani mengatakan bahwa pasar sapi dari Provinsi NTT tetap diminati berbagai daerah lain mengingat kebutuhan sapi di daerah lain masih mengalami kekurangan.

Selain DKI Jakarta, saat ini sejumlah daerah lain meminati mendatangkan sapi asal NTT yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Banten serta Jawa Barat.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta, Darjamuni, mengatakan, pihaknya batal membeli 2.000 ekor sapi pada 2017 ini.

Dana untuk pembelian sapi yang mulanya dianggarkan dalam APBD 2017 itu telah dihapus dalam APBD Perubahan 2017.

(Baca: Dalam 6 Bulan 51.000 Sapi Asal NTT Dikirim ke Luar Daerah)

"Kalau saya (DKPKP) Rp 30 miliaran yang untuk beli sapi yang 2.000 ekor. Kami balikin uangnya, enggak kami gunakan," ujar Darjamuni di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (26/9/2017).

Darjamuni menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta batal membeli 2.000 ekor sapi karena peternakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, tak kunjung dibangun.

Khusus peternakan di NTT, Darjamuni menyebut PD Dharma Jaya gagal lelang sehingga pembangunan tak juga dilaksanakan.

"Infrastrukturnya, seperti kandang, tempat lain-lainnya itu dibangun oleh Dharma Jaya, tapi Dharma Jaya kan kemarin gagal lelang, gagal lelang, akhirnya baru selesai baru DED (detail engineering design)-nya doang, mungkin 2018 dia baru bangun," kata dia.

Sementara itu, peternakan di Bangka Barat gagal dibangun tahun ini karena anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk pembangunan itu tidak cair.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah bersurat kepada Gubernur DKI Jakarta bahwa mereka tak bisa membangun peternakan di sana tahun 2017.

Akibat peternakan tak kunjung dibangun, DKPKP DKI Jakarta juga tidak menganggarkan pembelian sapi pada 2018.

"2018 terpaksa tidak saya anggarkan, mungkin setelah infrastrukturnya selesai aja," ucap Darjamuni.

Pemprov DKI Jakarta pernah berencana membangun peternakan atau pengembangbiakan (breeding) sapi di NTT.

Peternakan itu rencananya dibangun di lahan kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Kupang dengan sistem built operation transfer (BOT) selama 30 tahun.