Susi dan 100 Wanita Paling Berpengaruh di Dunia Versi BBC

Dikutip dari laman BBC, 100 wanita tersebut nantinya akan diminta untuk membagikan pengalaman, keahlian, dan kreatifitas mereka guna menangani empat masalah terbesar yang dihadapi para wanita di seluruh dunia.

Empat masalah tersebut yakni diskriminasi, kebutahurufan, pelecehan di ruang publik, dan seksisme di olahraga.

Susi merupakan wanita pengusaha yang tergolong sukses meskipun sekolah formalnya hanya sampai kelas 2 SMA. Perempuan berusia 52 tahun ini memiliki usaha di bidang pengolahan ikan (ASI Pudjiastuti Marine) dan penerbangan (Susi Air).

Dengan berbagai prestasinya selama menjadi pengusaha, Susi pun ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kabinet kerja.

Melalui berbagai kebijakannya selaku menteri, Susi memberikan banyak pengaruh dan inspirasi tidak hanya bagi sektor kelautan dan perikanan Indonesia, tetapi juga dunia.

Kebijakannya tidak hanya berupaya mendorong kemajuan sektor perikanan dan kelautan, tetapi juga mengangkat harga diri bangsa Indonesia sebagai negeri maritim yang besar.

Penangkapan ikan ilegal

Sudah berpuluh-puluh tahun, laut Indonesia menjadi jarahan asing. Nelayan-nelayan Indonesia hanya menjadi penonton pesta pora panen tuna, cakalang, tongkol oleh kapal-kapal besar berbendera Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina dan lainnya.

Pencurian ikan atau illegal fishing amat marak di laut Indonesia Indonesia yang amat luas dan minim pengawasan.

Nah, di awal jabatannya sebagai Menteri KKP, Susi  langsung menyatakan perang dengan para pencuri ikan.

Ia mengancam akan meledakkan dan menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan. Ternyata gertakan Susi bukan isapan jempol belaka. Hingga hampir 3 tahun masa jabatannya, sudah 317 kapal pencuri ikan yang ditenggelamkan.

Dalam melakukan aksi tersebut, Susi mendapatkan dukungan dari TNI AL, Polri, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya.

Untuk meminimalisasi praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing), Susi mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) nomor 56 tahun 2014 tentang penghentian sementara (moratorium) izin kapal eks asing dan Permen nomor 57 tahun 2014 tentang larangan transhipment atau bongkar muat ikan di tengah laut.

Izin kapal eks asing dihentikan sementara karena banyak yang tidak melaporkan jenis dan jumlah ikan yang ditangkap. Selain itu, kapal eks asing pada kenyataannya masih dimiliki oleh asing.

Perubahan bendera kapal menjadi bendera Indonesia  ditengarai hanya untuk mengelabui petugas.

Menurut Susi, segala kebijakannya tersebut bukan untuk menghambat bisnis para pengusaha perikanan, tetapi justru untuk menciptakan iklim bisnis yang bagus untuk seluruh pelaku usaha perikanan termasuk para nelayan kecil yang selama ini terpinggirkan.

“Pengaturan penangkapan ikan di laut selalu positif karena akan meningkatkan produktivitas laut itu sendiri. Produksi ikan akan lestari dan terhindar dari over fishing,” kata Susi.

Produksi meningkat

Pemberantasan IUU fishing telah membuat produksi perikanan tangkap laut nasional melonjak drastis selama semester I 2017.

Selama periode tersebut, hasil tangkapan laut mencapai 3,35 juta ton, naik 11,3 persen dibandingkan periode sama tahun 2016 yang sebesar 3,01 juta ton, berdasarkan data dari Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pertumbuhan produksi tangkapan laut sebesar 11,3 persen merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Hasil tangkapan laut meliputi antara lain berbagai jenis ikan, udang, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi.

Lonjakan produksi tangkapan laut mendorong Produksi Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan atas harga berlaku tumbuh 11 persen dari Rp 152,91 triliun pada semester I 2016 menjadi 169,76 triliun pada semester I 2017, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun berdasarkan PDB harga konstan, sektor perikanan tumbuh 6,8 persen.

Seiring melonjaknya produksi ikan yang ditangkap, kesejahteraan nelayan pun kian meningkat. Hal itu terlihat dari indikator nilai tukar nelayan (NTN) maupun nilai tukar usaha nelayan (NTUN) yang terus membaik secara signifikan.

Susi mengatakan, meningkatnya produksi tangkapan laut yang tercatat dari nelayan-nelayan nasional akan menguntungkan keuangan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, PNBP KKP pada 2016  mencapai Rp 462 miliar, tertinggi dalam sejarah. Seiring hasil tangkapan laut yang melonjak, PNBP KKP pada 2017 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2016.

Penerimaan pajak dari sektor perikanan pun diperkirakan akan meningkat. Pada semester I 2016, penerimaan pajak penghasilan (PPh) sektor perikanan mencapai Rp 216,7 miliar, lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun 2015 yang sebesar Rp Rp 210,6 miliar.

“Pemberantasan IUU fishing tidak hanya menguntungkan negara dari segi penerimaan pajak dan PNBP, tapi juga menyelamatkan uang negara triliunan rupiah dari bbm bersubsidi yang banyak dipakai kapal illegal fishing,” ujar Susi.