Salin Artikel

"Lampu Hijau" Menteri Luhut dan Siti untuk Reklamasi Pulau G

Setelah menerbitkan SK pencabutan sanksi administrasi kepada pengembang pulau C dan D, pemerintah segera mencabut sanksi adminiatrasi pengembang pulau G, PT Muara Wisesa Samudra.

Usai memimpin rapat keberlanjutan reklamasi Pulau G di Gedung BPPT, Senin (2/10/2017), Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan tak ada lagi keraguan untuk melanjutkan reklamasi Pulau G.

"Tadi kami sudah rapat, ya tidak ada lagi komplain mengenai pulau G. Mulai dari Bu Siti (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) maupun dari Pemprov DKI dan Menteri (Kepala) Bappenas," kata Luhut.

Menurut Luhut, PT Muara Wisesa Samudra sudah memenuhi sanksi administrasi untuk kembali dapat melakukan kegiatan reklamasi di Pulau G. Pengembang harus memenuhi enam persyaratan yang diajukan Kementerian LHK sebelum dapat melakukan reklamasi kembali.

"Kalau (dokumen SK pencabutan sanksi administrasi) besok selesai, kuteken besok, bisa Selasa bisa Rabu. Pokoknya saya pulang dari Surabaya, begitu (SK) jadi di meja saya, saya teken," kata mantan Menko Polhukam tersebut.

Luhut menyebut, semua pihak dilibatkan dalam pembahasan kelanjutan reklamasi, tak terkecuali Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan demikian, dia memastikan, keberlanjutan reklamasi juga mempertimbangkan nasib nelayan setempat.

Selain itu, keberlanjutan reklamasi Pulau G juga melalui kajian teknis yang dilakukan oleh PLN dan Pertamina. Hal ini untuk memastikan agar reklamasi tak mengganggu PLTU Muara Karang dan pipa Pertamina PHE (Pertamina Hulu Energi).

"Pengembang itu harus diberitahu dia memenuhi (ketentuan) ini-ini, kalau enggak ya nanti kami tindak. Gitu aja repot," kata Luhut.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, pengembang telah memenuhi sanksi moratorium yang sebelumnya diberikan pemerintah pusat karena masalah analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Pengembang, lanjut dia, sudah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam amdal. Siti menjelaskan, pemerintah juga berkewajiban melihat kepastian pengusaha untuk berusaha. Siti pun berencana memanggil PT Muara Wisesa Samudra. "Bisa dicabut sanksinya," kata Siti.

Adapun enam syarat dari Menteri LHK kepada PT Muara Wisesa Samudra adalah penghentian seluruh operasional kegiatan reklamasi hingga terpenuhinya syarat lingkungan, memperbaiki dokumen lingkungan dan perizinan Pulau G dalam waktu 120 hari, melaporkan sumber dan jumlah material pasir uruk, batu, dan tanah yang digunakan dalam kegiatan reklamasi dalam waktu 14 hari.

Kemudian melakukan kewajiban lain yang tercantum dalam izin lingkungan, di antaranya koordinasi dengan PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT PHE tentang pengawasan dan evaluasi pengerjaan reklamasi.

Selanjutnya membuat dan menyampaikan pelaksanaan izin lingkungan dalam waktu 14 hari, serta melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka menghindari dampak lingkungan selama penghentian kegiatan perusahaan. "Enam persoalan ini sudah beres," kata Siti.

Sebelumnya, Kementerian LHK mengeluarkan SK Nomor 355/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2016 untuk PT Muara Wisesa yang berisi sanksi penghentian sementara reklamasi di Pulau G. Sanksi itu diberikan pada Mei tahun 2016.

Selang sebulan, mantan Menko bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan pembangunan Pulau G harus dihentikan karena melakukan pelanggaran berat. Sebab, Pulau G dibangun berjarak 300 meter dari PLTU Muara Karang.

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/03/091200026/-lampu-hijau-menteri-luhut-dan-siti-untuk-reklamasi-pulau-g

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Mulai Waspada, Konflik Rusia-Ukraina Bisa Kerek Inflasi Tinggi

Pemerintah Mulai Waspada, Konflik Rusia-Ukraina Bisa Kerek Inflasi Tinggi

Whats New
Warga Boleh Lepas Masker di Ruang Terbuka, DPR: Jangan Lengah

Warga Boleh Lepas Masker di Ruang Terbuka, DPR: Jangan Lengah

Whats New
Kalbe Farma dan Ecossential Food Corp Bentuk Perusahaan Join Venture di Filipina

Kalbe Farma dan Ecossential Food Corp Bentuk Perusahaan Join Venture di Filipina

Rilis
Prokes Kembali Dilonggarkan, Kemenhub Terbitkan SE Perjalanan Dalam dan Luar Negeri Terbaru

Prokes Kembali Dilonggarkan, Kemenhub Terbitkan SE Perjalanan Dalam dan Luar Negeri Terbaru

Whats New
Harga Komoditas Naik, Kemenkeu 'Pede' Nilai Ekspor Tumbuh Tinggi Sepanjang 2022

Harga Komoditas Naik, Kemenkeu "Pede" Nilai Ekspor Tumbuh Tinggi Sepanjang 2022

Whats New
East Ventures Dorong Ekonomi Inklusif melalui Investasi Berkelanjutan

East Ventures Dorong Ekonomi Inklusif melalui Investasi Berkelanjutan

Rilis
Cara Daftar Mobile Banking Bank Papua di ATM dan HP

Cara Daftar Mobile Banking Bank Papua di ATM dan HP

Spend Smart
Kemenkop UKM Dorong Koperasi Miliki Pabrik Minyak Goreng

Kemenkop UKM Dorong Koperasi Miliki Pabrik Minyak Goreng

Rilis
Libur Panjang Waisak, AP I Layani 651.474 Penumpang

Libur Panjang Waisak, AP I Layani 651.474 Penumpang

Whats New
BPJS Kesehatan: Negara Bertanggung Jawab Kembangkan Sistem Jaminan Sosial

BPJS Kesehatan: Negara Bertanggung Jawab Kembangkan Sistem Jaminan Sosial

Whats New
Soal Penangkapan Lin Che Wei, Kemenko Perekonomian: Sudah Tidak Menjabat Anggota Tim Asistensi Sejak Maret 2022

Soal Penangkapan Lin Che Wei, Kemenko Perekonomian: Sudah Tidak Menjabat Anggota Tim Asistensi Sejak Maret 2022

Whats New
Foto Erick Thohir 'Mejeng' di ATM Bank BUMN, Ini Kata Komisi VI DPR

Foto Erick Thohir "Mejeng" di ATM Bank BUMN, Ini Kata Komisi VI DPR

Whats New
IHSG Menguat Pada Penutupan Sesi I Perdagangan, Rupiah Melemah

IHSG Menguat Pada Penutupan Sesi I Perdagangan, Rupiah Melemah

Whats New
Bundamedik Catat Pendapatan Rp 1,7 Triliun pada 2021

Bundamedik Catat Pendapatan Rp 1,7 Triliun pada 2021

Rilis
OJK Terbitkan Peraturan Baru tentang Perlindungan Konsumen

OJK Terbitkan Peraturan Baru tentang Perlindungan Konsumen

Whats New
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.