Pemahaman Pemda soal Konsep Kesejahteraan Masih Minim

Namun demikian, konsep tersebut kerap belum dipahami betul oleh sejumlah pimpinan daerah. Padahal, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk menyejahterakan masyarakat.

Menurut Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, tugas pokok pemerintah daerah adalah menyejahterakan masyarakat. Akan tetapi, di dalam pemerintahan daerah sendiri belum ada unit khusus yang menangani hal tersebut.

"Di pemerintah provinsi tidak ada unit khusus yang menangani itu. (Unit) yang diperkuat misinya untuk penanganan kesejahteraan," kata Ridho pada konferensi pers Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Jakarta, Senin (9/10/2017).

Ridho menuturkan, kondisi tersebut menyebabkan kepala daerah memiliki beban untuk merumuskan kebijakan strategis agar semua unsur pemerintahan daerah dapat bersinergi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun saat ini, isu kesejahteraan masyarakat masih ditangani oleh Bapedda alias Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Padahal, imbuh Ridho, mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah semangat utama dilakukannya otonomi daerah. Ia menyebut, masih jarang pemerintah daerah yang memiliki pemahaman besar terkait kesejahteraan rakyat.

"Dari 500 lebih pemerintah kabupaten kota dan 34 pemerintah provinsi, seberapa kuat pemahaman Pemda menyejahterakan rakyat?" ungkap Ridho.

Ia pun menjelaskan, tidak sedikit pemerintah daerah yang menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai visi dan misi dalam menyejahterakan masyarakat. Namun, infrastruktur bukanlah visi dan misi, melainkan hanya salah satu alat dalam mewujudkan kesejahteraan.

"Sekarang ini bagaimana Pemda bisa menjalankan visi dan misi yang besar dalam rangka kepentingan nasional untuk menyejahterakan rakyat," terang Ridho.