Rini Sebut Sri Mulyani Tepat Ingatkan Risiko Gagal Bayar PLN untuk Proyek 35.000 MW

Sebab, lanjut dia, PLN memiliki aset terbesar dibanding perusahaan BUMN lainnya.

"PLN punya aset Rp 1600 triliun. Total aset BUMN Rp 7000 triliun, dari situ Rp 1600 triliun asetnya PLN dan PLN menerangi seluruh Indonesia," kata Rini dalam acara "Satu Jam Eksklusif" yang ditayangkan di Kompas TV, Senin (23/10/2017) malam.

Dia menjelaskan, pada tahun 2014, elektrifikasi PLN baru tercapai sekitar 84 persen. Kemudian saat ini elektrifikasi mencapai 93 persen.

(Baca: Klinik BUMN, Strategi Rini "Sembuhkan" BUMN Merugi)

Rini mengharapkan, elektrifikasi sudah mencapai 99 persen pada tahun 2019. Dengan adanya target ini, lanjut dia, semua pihak menginginkan agar PLN tidak bermasalah.

"Bu Sri Mulyani mengingatkan kami dan kami menjaga itu. Memang pinjamannya besar, tetapi kebanyakan proyek PLN yang baru ini dari 35.000 MW mayoritas investasi swasta, bukan PLN," kata Rini.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengirim surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri BUMN (19/9/2017). Dalam surat itu, dia menyebut, ada risiko keuangan negara atas penugasan infrastruktur ketenagalistrikkan.

Menkeu menyatakan perlu ada penyesuaian target program 35.000 MW dengan mempertimbangkan ketidakmampuan PLN dalam memenuhi pendanaan investasi dari cashflow operasi.

(Baca: Tanggapi Surat Sri Mulyani, Dirut PLN Sebut Tak Ada yang Perlu Dikhawatirkan )

"Ini juga karena adanya kebijakan pemerintah meniadakan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL), dan dapat berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar PLN," tegas Menkeu dalam suratnya.

Untuk itu, Ani minta Menteri ESDM dan Menteri BUMN mendorong PLN melakukan efisiensi biaya operasi, terutama energi primer.

Hal ini untuk mengantisipasi risiko gagal bayar di tahun-tahun mendatang. Energi primer adalah bahan bakar untuk listrik, termasuk batubara.