Salin Artikel

Ketidakselarasan Data Informasi Geospasial Hambat Pembangunan Nasional

Menurut Bambang, sebagai lembaga penyedia peta, Badan Informasi Geospasial (BIG) dituntut segera melakukan langkah alternatif percepatan penyediaan peta dasar yang dibutuhkan.

Diantaranya melalui pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, seperti foto udara dan citra radar. Sehingga, diharapkan seluruh wilayah daratan Indonesia dapat terpetakan di tahun 2019.

(Baca: Jepang Ajak Indonesia Kerja Sama Informasi Geospasial)

"Hingga tahun 2016, baru sekitar 21 persen peta dasar yang tersedia," ucap Bambang, saat menghadiri peringatan Hari Informasi Geospasial, di Kantor Badan Informasi Geospasial, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/10/2017).

Bambang menambahkan, ketidakselarasan antardata dan informasi geospasial juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Dirinya menyebut, penggunaan standar dan format yang berbeda-beda antarpeta tematik yang dihasilkan setiap kementerian dan lembaga menyebabkan tidak adanya peta yang dapat jadi acuan bersama.

"Kemampuan kondisi keuangan negara yang terbatas menuntut kita perlu mengatur strategi dalam menyusun program dan kegiatan untuk menjawab tantangan yang ada. Perlu disusun skala prioritas pelaksanaan kegiatan secara cerdas dan tepat," ungkapnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sambungnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 9 tahun 2016.

Isi Pepres itu adalah mengharuskan penyelenggaraan informasi geospasial, khusunya informasi geospasial tematik (IGT) mengacu kepada peta referensi tunggal, standar yang sama, satu database serta satu portal melalui percepatan kebijakan satu peta.

"BIG harus menjadi lembaga yang mengkoordinasikan proses pelaksanaanya meliputi memberi arahan, merencanakan, dan juga mengevalusi penyelesaian IGT sesuai amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011," jelas Bambang.

Ia menuturkan, pusat teknologi informasi multinasional seperti Google dapat menjadi contoh bagaimana membangun platform serta menyediakan pusat pertukaran data dan informasi yang terbuka.

"Saya harap, apa yang dilakukan Google bisa menjadi inspirasi dan memacu kita semua," tutup dia.

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/24/200000426/ketidakselarasan-data-informasi-geospasial-hambat-pembangunan-nasional

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kata Sri Mulyani, Inggris Krisis akibat Kebijakan Ekonomi Mereka Sendiri

Kata Sri Mulyani, Inggris Krisis akibat Kebijakan Ekonomi Mereka Sendiri

Whats New
Link dan Cara Skrining Kesehatan BPJS Kesehatan secara Online

Link dan Cara Skrining Kesehatan BPJS Kesehatan secara Online

Whats New
Saat Kenaikan Suku Bunga AS Berdampak pada Banyak Negara...

Saat Kenaikan Suku Bunga AS Berdampak pada Banyak Negara...

Whats New
Ada Gelombang PHK, Klaim JHT Meningkat Sebanyak 2,2 Juta Pekerja

Ada Gelombang PHK, Klaim JHT Meningkat Sebanyak 2,2 Juta Pekerja

Whats New
Lowongan Kerja RANS Entertainment, Ini Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan

Lowongan Kerja RANS Entertainment, Ini Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan

Spend Smart
Jokowi Mau Suntik Proyek Kereta Cepat Pakai APBN Rp 3,2 Triliun

Jokowi Mau Suntik Proyek Kereta Cepat Pakai APBN Rp 3,2 Triliun

Whats New
Dulu Jokowi Berkali-kali Janji Kereta Cepat Haram Gunakan APBN

Dulu Jokowi Berkali-kali Janji Kereta Cepat Haram Gunakan APBN

Whats New
Meski Suku Bunga Acuan Naik, Kredit Diprediksi Tumbuh Kuat 11 Persen

Meski Suku Bunga Acuan Naik, Kredit Diprediksi Tumbuh Kuat 11 Persen

Whats New
Ingin Beli Mobil Operasional Perusahaan? Simak Kelebihan dan Kekurangannya Berikut

Ingin Beli Mobil Operasional Perusahaan? Simak Kelebihan dan Kekurangannya Berikut

BrandzView
BPH Migas dan Pemprov Sulut Gelar Sosialisasi Aturan Pembelian BBM agar Distribusi Solar Berubsidi Tepat Sasaran

BPH Migas dan Pemprov Sulut Gelar Sosialisasi Aturan Pembelian BBM agar Distribusi Solar Berubsidi Tepat Sasaran

Rilis
BPOM: Mie Sedaap yang Ditarik di Hong Kong Beda dengan di RI

BPOM: Mie Sedaap yang Ditarik di Hong Kong Beda dengan di RI

Whats New
RANS Entertainment Buka Lowongan Lowongan Kerja, Simak Posisi yang Dibutuhkan

RANS Entertainment Buka Lowongan Lowongan Kerja, Simak Posisi yang Dibutuhkan

Work Smart
Terkoreksi 0,5 Persen, IHSG Sesi I Ditutup pada Level 7.001,25

Terkoreksi 0,5 Persen, IHSG Sesi I Ditutup pada Level 7.001,25

Whats New
Duduk Perkara Penarikan Produk Mie Sedaap Rasa Ayam Pedas Korean Spicy Chicken di Hong Kong

Duduk Perkara Penarikan Produk Mie Sedaap Rasa Ayam Pedas Korean Spicy Chicken di Hong Kong

Whats New
Ada Ancaman Resesi Global, UOB Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh Positif 5,4 Persen di Kuartal III-2022

Ada Ancaman Resesi Global, UOB Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh Positif 5,4 Persen di Kuartal III-2022

Whats New
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.