Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Ketidakselarasan Data Informasi Geospasial Hambat Pembangunan Nasional

Menurut Bambang, sebagai lembaga penyedia peta, Badan Informasi Geospasial (BIG) dituntut segera melakukan langkah alternatif percepatan penyediaan peta dasar yang dibutuhkan.

Diantaranya melalui pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, seperti foto udara dan citra radar. Sehingga, diharapkan seluruh wilayah daratan Indonesia dapat terpetakan di tahun 2019.

(Baca: Jepang Ajak Indonesia Kerja Sama Informasi Geospasial)

"Hingga tahun 2016, baru sekitar 21 persen peta dasar yang tersedia," ucap Bambang, saat menghadiri peringatan Hari Informasi Geospasial, di Kantor Badan Informasi Geospasial, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/10/2017).

Bambang menambahkan, ketidakselarasan antardata dan informasi geospasial juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Dirinya menyebut, penggunaan standar dan format yang berbeda-beda antarpeta tematik yang dihasilkan setiap kementerian dan lembaga menyebabkan tidak adanya peta yang dapat jadi acuan bersama.

"Kemampuan kondisi keuangan negara yang terbatas menuntut kita perlu mengatur strategi dalam menyusun program dan kegiatan untuk menjawab tantangan yang ada. Perlu disusun skala prioritas pelaksanaan kegiatan secara cerdas dan tepat," ungkapnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sambungnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 9 tahun 2016.

Isi Pepres itu adalah mengharuskan penyelenggaraan informasi geospasial, khusunya informasi geospasial tematik (IGT) mengacu kepada peta referensi tunggal, standar yang sama, satu database serta satu portal melalui percepatan kebijakan satu peta.

"BIG harus menjadi lembaga yang mengkoordinasikan proses pelaksanaanya meliputi memberi arahan, merencanakan, dan juga mengevalusi penyelesaian IGT sesuai amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011," jelas Bambang.

Ia menuturkan, pusat teknologi informasi multinasional seperti Google dapat menjadi contoh bagaimana membangun platform serta menyediakan pusat pertukaran data dan informasi yang terbuka.

"Saya harap, apa yang dilakukan Google bisa menjadi inspirasi dan memacu kita semua," tutup dia.

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/24/200000426/ketidakselarasan-data-informasi-geospasial-hambat-pembangunan-nasional

Terkini Lainnya

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Earn Smart
Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke