Anggaran untuk Pemilu dan Pilkada Rp 16 Triliun di APBN 2018

Anggaran ini telah disepakati oleh pemerintah bersama DPR dan tercantum dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018.

"Alokasi dana pemilu mencapai Rp 16 triliun. Pemerintah juga mengantisipasi kalau dalam pelaksanaan (pemilu) di tahun 2018 ada kekurangan, akan diantisipasi untuk bisa dilaksanakan dengan baik," kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2017).

Askolani menjelaskan, anggaran tersebut masuk ke dalam anggaran pertahanan keamanan dan demokrasi sebesar Rp 220,8 triliun pada APBN 2018.

(Baca: APBN 2018 Dianggap Populis, Apa Penjelasan Sri Mulyani?)

Dalam sektor pertahanan keamanan dan demokrasi, anggarannya meningkat sekitar Rp 19,2 triliun dibanding pagu anggaran pada APBN 2017.

"Ada tambahan (anggaran) utamanya untuk kepolisian, dalam mengantisipasi pesta demokrasi 2018 maupun persiapan pemilu 2019," kata Askolani.

Adapun Polri merupakan lembaga non kementerian yang mendapat alokasi anggaran paling besar pada APBN 2018, dengan Rp 95,0 triliun.

Hanya saja, lanjut dia, alokasi anggaran ini lebih kecil dibanding alokasi pagu untuk Polri pada tahun sebelumnya, yaitu Rp 96,3 triliun.

"Anggaran ini untuk memperkuat organisasi, pembentukan polda baru, dan mendukung tugas lainnya," kata Askolani.

Selain kepolisian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga kedua yang mendapat alokasi anggaran terbesar pada APBN 2018 sebesar Rp 12,5 triliun.

Kemudian Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5,6 triliun.

DPR RI telah mengesahkan APBN 2018 dengan total belanja sebesar Rp 2.220,657 triliun dan target pendapatan negara sebesar Rp 1.894 triliun.

Anggaran belanja itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.454 triliun dan transfer daerah serta dana desa sebesar Rp 766,1 triliun.