APBN 2018 Tidak Akan Dijadikan Sumber Utama Pertumbuhan Ekonomi

Langkah itu diambil dengan pertimbangan kondisi politik tahun 2018, di mana akan ada banyak Pilkada dan mendekati Pilpres 2019, yang dinilai akan memengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri.

"Budget (anggaran) tidak akan jadi sumber utama pertumbuhan (ekonomi). Kami melihat, budget tidak lepas dari kondisi non-ekonomi, sehingga kami pastikan APBN tidak akan jadi bagian dari ketidakpastian," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara saat menjadi pembicara di acara DBS Bank Indonesia, Hotel Mulia, Selasa (21/11/2017).

Nazara menjelaskan, susunan untuk APBN 2018 yang telah disahkan menjadi undang-undang di DPR pada Oktober 2017 lalu sudah memakai hitung-hitungan sesuai dengan acuan kondisi perekonomian pada 2017. Pemerintah juga menggunakan asumsi ekonomi makro dengan harapan APBN 2018 tidak akan ada revisi lagi.

"APBN 2018 arahnya membuat APBN jadi lebih baik kualitas anggarannya. Kami ingin anggaran dari awal cukup kredibel, tidak bongkar pasang, dan bisa dijalankan sesuai angka yang ada," tutur Nazara.

Adapun asumsi dasar APBN 2018 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi sebesar 3,5 persen, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp 13.400, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,2 persen.

Kemudian harga minyak 48 dolar AS per barel, lifting minyak 800.000 barel per hari, dan lifting gas bumi 1,2 juta barel setara minyak per hari.

Sedangkan target pembangunan 2018 adalah 5,0-5,3 persen tingkat pengangguran, 9,5-10 persen tingkat kemiskinan, indeks gini rasio 0,38, dan indeks pembangunan manusia 71,50.

Sementara itu target pendapatan negara dalam APBN 2018 sebesar Rp 1.894 triliun, yang terdiri dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp 1.893 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,1 triliun.

Dengan demikian, disepakati besaran defisit pada APBN 2018 adalah 2,19 persen dari PDB atau sebesar Rp 325,9 triliun.