Mengenal Calon Dirjen Pajak Indonesia yang Baru, Robert Pakpahan

Masa bakti Ken akan berakhir pada akhir bulan November 2017 ini sehingga penggantinya efektif mengisi jabatan tersebut pada 1 Desember 2017 mendatang.

Berdasarkan pemberitaan The Jakarta Post pada Kamis (23/11/2017) siang, salah satu sumber dari Istana Presiden mengungkap nama Robert sebagai calon pengganti Ken. Lantas, siapakah Robert dan apa kiprahnya selama ini sebelum disebut mengisi posisi tersebut?

Berdasarkan laman resmi Kementerian Keuangan di weblama.kemenkeu.go.id, Robert kini merupakan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan.

Pria kelahiran Tanjung Balai, 20 Oktober 1959 itu sudah meniti karir di dunia keuangan sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dari tahun 2003 hingga 2005 silam.

Robert juga dipercaya menjadi Direktur Potensi dan Sistem Perpajakan hingga tahun 2006 dan sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis.

Dia pun pernah mengemban tugas Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara pada tahun 2011 hingga dilantik menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan per 27 November 2013.

Bersamaan dengan penyempurnaan sistem organisasi di Kementerian Keuangan, Robert kembali dilantik pada 19 Maret 2015 sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sampai hari ini.

Untuk riwayat akademik, Robert tercatat menempuh pendidikan Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1981. Dia melanjutkan pendidikannya dengan mengambil Diploma IV di STAN dari tahun 1985 hingga 1987. 

Untuk pendidikan tingginya, Robert telah meraih gelar Doctor of Philosophy in Economics dari University of North Carolina at Chapel Hill, USA, tahun 1998.

Adapun untuk mekanisme penunjukan Dirjen Pajak yang baru, diawali dari usulan Menteri Keuangan kepada Presiden. Nantinya, Presiden yang akan menseleksi nama-nama yang telah diusulkan lalu menetapkan Dirjen Pajak yang baru.

Kompas.com telah mengonfirmasi informasi ini kepada Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama.

Namun, dia mengaku belum bisa berkomentar lebih banyak karena harus menunggu pernyataan langsung dari Presiden Joko Widodo maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.